Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist
Komitmen Indonesia dalam menyelesaikan perjanjian dagang bilateral dengan negara-negara Uni Eropa kian menguat usai pertemuan para dutabesar yang berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian RI, Rabu kemarin (25/9).
Salah satu yang menjadi fokus dalam pertemuan tersebut adalah penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).
“Penyelesaian I-EU CEPA dapat membawa peluang perdagangan dan investasi yang akan berdampak potensial pada GDP (
gross domestic product) riil kedua pihak. Diperkirakan, tumbuh senilai 5,2 miliar Euro untuk Indonesia dan 3,1 miliar Euro untuk Uni Eropa pada tahun 2032 apabila negosiasi dapat diselesaikan,” tegas Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Kamis (26/9).
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga menyinggung komitmen Uni Eropa untuk menyelesaikan perundingan yang sudah berjalan selama 9 tahun ini. Komitmen ini juga telah disepakati antara Presiden Jokowi dan Presiden Von der Leyen meski hingga kini belum terimplementasikan.
Menko Airlangga menegaskan, Indonesia dapat mengambil keputusan mempertimbangkan kembali perundingan tersebut. Hal tersebut penting karena Uni Eropa merupakan salah satu mitra ekonomi strategis Indonesia.
Uni Eropa menduduki posisi lima besar mitra dagang terbesar Indonesia. Pada tahun 2023, total perdagangan kedua negara mencapai nilai 30,77 miliar Dolar AS, di mana Indonesia berhasil mencatatkan surplus perdagangan di angka 2,5 miliar Dolar AS.
Capaian tersebut memperpanjang tren surplus neraca perdagangan Indonesia-Uni Eropa dalam lima tahun terakhir dengan total nilai surplus perdagangan mencapai 23,95 miliar Dolar AS.
Sementara itu, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil langkah luar biasa untuk mencari
landing zone yang bisa diterima kedua pihak, terutama pada hal-hal yang menjadi
concern untuk mendapatkan penyelesaian konkret.
Hal ini sejalan arahan Presiden Joko Widodo untuk dapat menuntaskan perundingan sebelum pergantian pemerintahan di Indonesia.
