Pemerintah berkomitmen terus melanjutkan program hilirisasi industri untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.
Melalui program hilirisasi industri tersebut, diharapkan semua kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Namun, ada banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memajukan sektor hilirisasi.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan tantangan tersebut adalah pengembangan SDM, perluasan kerja sama internasional, penerapan insentif, serta tekanan eksternal.
Untuk tantangan pengembangan SDM, Indonesia membutuhkan belasan ribu tenaga kerja kompeten setiap tahunnya agar dapat mengoptimalkan hasil nilai tambah hilirisasi dan juga manufaktur.
"Setiap tahunnya dibutuhkan sekitar 16 ribu tenaga kerja kompeten untuk sektor manufaktur, termasuk proses hilirisasi," terang Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno dalam acara Investortrust Future Forum di Jakarta, dikutip Kamis (26/9).
Untuk tantangan perluasan kerja sama internasional, menurut Riyatno hal ini karena politik global bersifat dinamis, sehingga dengan melakukan ekspansi kolaborasi, akan secara langsung meningkatkan potensi pasar ekspor produk hilirisasi Indonesia, dan memantik investasi asing untuk masuk.
"Saat ini yang berkembang adalah ada free trade agreement, ada juga CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement," ungkap Riyatno.
Untuk tantangan penerapan insentif, Indonesia wajib memiliki kebijakan yang ramah terhadap investor dan pasar, dengan memberikan penawaran yang terbaik, terutama dari sisi perizinan.
Sedangkan untuk tantangan eksternal, berasal dari negara-negara berusaha menolak dan menghalangi upaya Indonesia dalam mewujudkan program hilirisasi.
Salah satunya yang terjadi adalah konflik dengan World Trade Organization (WTO), di mana Uni Eropa menggugat Indonesia saat Pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2024, Agustus lalu, menyampaikan, Pemerintah tidak mundur meski banyak negara-negara yang berusaha untuk menghalangi upaya Indonesia dalam mewujudkan program hilirisasi dan industrialisasi di dalam negeri.
“Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah,” tegasnya saat itu.
“Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Swt untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar- besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Jokowi juga telah menitipkan keberlanjutan hilirisasi industri hingga proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Prabowo Subianto setelah menjadi Presiden RI periode 2024 - 2029.
