Berita

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam dalam Green Initiative Conference 2024 di Jakarta/Foto: esdm.go.id

Bisnis

Bahlil: Indonesia Harus jadi Penentu Harga Nikel dan Batu Bara

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2024 | 08:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

RMOL.  Harga nikel, batu bara dan timah seharusnya ditentukan oleh Indonesia sendiri. 

Sejauh ini, Indonesia merupakan produsen utama komoditas tersebut. Sudah selayaknya Indonesia yang menjadi penentu patokan harga. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, hal ini dilakukan karena dugaan adanya permainan terkait penentuan harga.


"Saya pastikan, untuk harga timah, harga batu bara, harga nikel, ke depan harus ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia," kata Bahlil dalam dalam Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, baru-baru ini. 

Ia menegaskan hilirisasi adalah hal penting, termasuk dalam urusan batu bara. Adapun langkah strategis yang telah diambil adalah menghentikan ekspor bijih nikel atau ore nikel. 

Keputusan itu dinilai telah memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia. Setelah menghentikan ekspor bijih nikel, Indonesia berhasil membangun smelter, yang meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan.

"Kita menyetop ekspor ore nikel, nikel ini kan sekarang kan menjadi sebuah komoditas critical mineral. Kita dibawa ke WTO, tapi apa yang terjadi begitu kita membangun smelter," ungkap Bahlil.

Ia memaparkan, nilai ekspor Indonesia pada 2017-2018 adalah sebesar 3,3 miliar Dolar AS. Ia memastikan bahwa pada 2023-2024 nilai tersebut bertambah setidaknya menjadi 40 miliar Dolar AS. 

Dengan nilai ekspor yang mencapai angka tersebut, Bahlil menyebut Indonesia akan mendapatkan pemasukan sekitar Rp600 triliun. 

"Dan itu yang mengantarkan Indonesia sebagai eksportir industri hilirisasi nikel terbesar di dunia," ujarnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya