Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengundang 12 Dutabesar negara anggota Comprehensive and Progressive Agreement to Trans Pacific Partnership (CPTPP) di Jakarta/Ist

Politik

Menko Airlangga Undang 12 Dubes Anggota CPTPP, Ini yang Dibahas

RABU, 25 SEPTEMBER 2024 | 17:13 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Para dutabesar dari 12 negara anggota Comprehensive and Progressive Agreement to Trans Pacific Partnership (CPTPP) diundang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/9).

Adapun pertemuan tersebut bertujuan untuk menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada CPTPP menyusul surat permintaan resmi aksesi sudah dilayangkan pada 19 September 2024 kepada Selandia Baru selaku depository country.

"Prosesnya sudah lama dan kami sudah menyampaikan niat Indonesia untuk aksesi dalam Nikkei Forum di Jepang kemarin dan mendapatkan respons baik. Saat ini Indonesia melengkapi proses aksesi ke OECD untuk menggerakkan reformasi struktural di dalam negeri dan membuka pasar untuk reformasi Indonesia,” kata Airlangga.


Keanggotaan Indonesia pada CPTPP tidak hanya memberikan keuntungan bagi perekonomian dalam negeri, namun juga akan memberikan manfaat kepada CPTPP.

Ada beberapa peluang yang akan tercipta dalam keanggotaan Indonesia pada CPTPP. Pertama, akses pasar baru akan terbuka karena ada beberapa negara CPTPP belum memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia, seperti Kanada, Meksiko, Inggris, dan Peru.

Peluang kedua, akan ada peningkatan ekspor ke negara CPTPP. Ekspor Indonesia diproyeksikan akan meningkat sebesar 19 persen jika bergabung ke dalam CPTPP.

Ketiga, membuka akses pasar ke AS secara tidak langsung melalui Kanada atau Meksiko yang sejalan dengan peningkatan daya saing produk nasional. Keempat, terjadi peningkatan investasi asing yang diproyeksikan mencapai 11 persen dengan didorong penciptaan lingkungan investasi lebih transparan.

Kelima, kata Airlangga, peningkatan nilai PDB yang diprediksi sebesar 1,6 miliar Dolar AS.

"CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Pengajuan Indonesia dianggap tepat waktu karena Desember nanti, Inggris akan menjadi salah satu negara pertama yang masuk dalam CPTPP, dan Inggris memproses aksesinya dalam waktu 2,5 tahun,” jelas Airlangga.

Pertemuan tersebut dihadiri Dubes dari Selandia Baru, Australia, Chili, Jepang, Inggris, Singapura, Vietnam, Konselor (Pertanian) dan Komisioner Perdagangan Regional Kedubes Kanada, Konselor Menteri untuk Ekonomi Kedubes Malaysia, Wakil Ketua Komisi Kedubes Peru, Sekretaris Kemenko Perekonomian beserta jajaran.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya