Berita

Kegiatan Fanta Maritim dalam acara "Menjala Asa Maritim" bersama pelaku industri perkapalan di PT. Dok Bahari Nusantara (DBN), Cirebon, Jawa Barat/Ist

Politik

Menjala Asa Maritim Bersama Pelaku Industri Perkapalan

RABU, 25 SEPTEMBER 2024 | 09:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional 2024 yang jatuh pada Senin (23/9) lalu, Fanta Maritim menyelenggarakan acara "Menjala Asa Maritim" bersama pelaku industri perkapalan di PT. Dok Bahari Nusantara (DBN), Cirebon, Jawa Barat. 

Fanta Maritim merupakan bagian dari klaster TKN Fanta Prabowo-Gibran yang dipimpin Arief Rosyid Hasan.

Bertindak sebagai pemateri dalam acara tersebut, di antaranya Direktur Utama DBN Sudiding Irsyad, Koordinator Fanta Maritim Makbul Ramadhani, dan Yahya Kuncoro selaku akademisi. 


Makbul menjelaskan bahwa program "Menjala Asa Maritim" bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu strategis dengan para pemangku kepentingan di sektor maritim. 

“Diskusi ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga dalam penyusunan kebijakan maritim yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bersama Komandan TKN Fanta, Arief Rosyid Hasan,” kata Makbul dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (25/9).

“Kami menyerap masukan dari pelaku industri perkapalan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan, penguatan industri perkapalan sangat penting untuk mengoptimalkan konektivitas antar pulau,” tutur Makbul yang juga merupakan ketua umum relawan Angkatan Muda Prabowo (Ampera)

Dirut DBN Sudiding Irsyad mengatakan perlunya menciptakan ekosistem industri yang mendukung sektor ini. Ia mengusulkan pemberdayaan komponen industri perkapalan dari sumber lokal untuk mengurangi ketergantungan impor, mengingat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih rendah, yakni 40 persen.

Sudiding juga menyoroti kebijakan fiskal terkait pajak yang memengaruhi harga kapal. 

“Di Batam, pajak yang dikenakan free, sementara di luar Batam dikenakan pajak dan bea masuk dengan total mencapai 22 persen,” ungkapnya.

Ia mencatat bahwa tenor pinjaman di dalam negeri hanya lima tahun, dibandingkan dengan 15 tahun di luar negeri, dengan bunga yang lebih kompetitif. 

Sudiding menegaskan bahwa dukungan kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri perkapalan.

Sementara itu, Yahya Kuncoro menambahkan bahwa ekosistem maritim di Indonesia harus dibentuk dan didukung oleh semua pemangku kepentingan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 

“Salah satu elemen kunci dalam ekosistem maritim adalah keberadaan galangan kapal, yang penting untuk pembangunan kapal baru dan pemeliharaan kapal yang sudah ada. Pembangunan kapal baru diperlukan untuk meningkatkan jumlah armada transportasi antar pulau, sedangkan pemeliharaan kapal sangat penting untuk memastikan kelaiklautan dan keselamatan pelayaran,” ujar akademisi maritim dari Institute Transportasi dan Logistik Trisakti tersebut.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya