Berita

Ilustrasi Foto/Net

Hukum

Tidak Transparan Tangani Perkara, Wajar Kejagung Dicap Pemain Kasus

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 22:30 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Selain dianggap menegakkan hukum sesuai selera kekuasaan, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga tidak transparan dalam menangani perkara. 

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan, publik sampai hari ini tidak mengetahui berapa perkara yang ditangani, berapa yang dalam penyelidikan, penyidikan, dilimpahkan dan telah vonis. 

“Kalau ditutupi, jangan salahkan publik memvonis kejaksaan melakukan permainan kasus,” kata Hari saat dihubungi, Selasa malam (24/9). 


Di sisi lain, kesimpulan publik bahwa Kejagung hanya melakukan penegakkan hukum sesuai selera kekuasaan terlihat dari beberapa kasus.  

Misalnya saja, lanjut Hari, kasus Asuransi Jiwasraya, Asabri, kasus satelit serta beberapa kepala daerah, Gubernur hingga Bupati yang dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

Akan tetapi, Hari berpendapat, itu semuanya atas selera kekuasaan Jokowi, bukan untuk penegakan hukum. 

“Misalnya kasus BTS jelas-jelas ada pengembalian uang tapi penerima dan yang mengembalikan uang tidak ditangkap sampai ada vonis,” demikian Hari.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya