Berita

Ilustrasi Foto/Net

Hukum

Tidak Transparan Tangani Perkara, Wajar Kejagung Dicap Pemain Kasus

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 22:30 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Selain dianggap menegakkan hukum sesuai selera kekuasaan, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga tidak transparan dalam menangani perkara. 

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan, publik sampai hari ini tidak mengetahui berapa perkara yang ditangani, berapa yang dalam penyelidikan, penyidikan, dilimpahkan dan telah vonis. 

“Kalau ditutupi, jangan salahkan publik memvonis kejaksaan melakukan permainan kasus,” kata Hari saat dihubungi, Selasa malam (24/9). 

Di sisi lain, kesimpulan publik bahwa Kejagung hanya melakukan penegakkan hukum sesuai selera kekuasaan terlihat dari beberapa kasus.  

Misalnya saja, lanjut Hari, kasus Asuransi Jiwasraya, Asabri, kasus satelit serta beberapa kepala daerah, Gubernur hingga Bupati yang dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

Akan tetapi, Hari berpendapat, itu semuanya atas selera kekuasaan Jokowi, bukan untuk penegakan hukum. 

“Misalnya kasus BTS jelas-jelas ada pengembalian uang tapi penerima dan yang mengembalikan uang tidak ditangkap sampai ada vonis,” demikian Hari.

Populer

Demo di KPK, GMNI: Tangkap dan Adili Keluarga Mulyono

Jumat, 20 September 2024 | 16:22

Mantan Menpora Hayono Isman Teriak Tanah Keluarganya Diserobot

Jumat, 20 September 2024 | 07:04

KPK Ngawur Sebut Tiket Jet Pribadi Kaesang Rp90 Juta

Rabu, 18 September 2024 | 14:21

Kaesang Kucing-kucingan Pulang ke Indonesia Naik Singapore Airlines

Rabu, 18 September 2024 | 16:24

Fufufafa Diduga Hina Nabi Muhammad, Pegiat Medsos: Orang Ini Pikirannya Kosong

Rabu, 18 September 2024 | 14:02

Kaesang Bukan Nebeng Private Jet Gang Ye, Tapi Pinjam

Rabu, 18 September 2024 | 03:13

Makin Ketahuan, Nomor Ponsel Fufufafa Dicantumkan Gibran pada Berkas Pilkada Solo

Senin, 23 September 2024 | 09:10

UPDATE

Rusia, China dan Iran Dituding Gunakan AI untuk Ganggu Pilpres AS

Jumat, 27 September 2024 | 09:54

Kejar Keuntungan, Toko Daring Kompak Naikkan Biaya Komisi

Jumat, 27 September 2024 | 09:41

Cuma Bangun Gedung, Jokowi Belum Pindahkan Ibu Kota ke IKN

Jumat, 27 September 2024 | 09:28

Karpet Persia, Eksotik dan Banyak Dikoleksi sebagai Investasi

Jumat, 27 September 2024 | 09:27

Satgas Impor Ilegal Bukan Penyelesaian, hanya Shock Therapy Saja

Jumat, 27 September 2024 | 09:14

Diduga Tidak Netral di PK Mardani Maming, KY Perlu Periksa Hakim Ansori

Jumat, 27 September 2024 | 09:09

Jelang Akhir Pekan Emas Antam Stagnan, Termurah Masih Dibanderol Rp780.500

Jumat, 27 September 2024 | 09:03

Zulhas: Rencana Pemindahan Pelabuhan Barang Impor Diputuskan Prabowo

Jumat, 27 September 2024 | 08:52

Komitmen Prabowo Lanjutkan Pondasi Ekonomi Jokowi, Beri Kepastian bagi Investor

Jumat, 27 September 2024 | 08:47

Prabowo-Gibran Bakal Tarik Utang Baru Rp775 Triliun di Awal Menjabat, Buat Apa?

Jumat, 27 September 2024 | 08:35

Selengkapnya