Peresmian smelter tembaga milik PT. Amman Mineral di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan smelter pertama di Indonesia yang dimiliki sepenuhnya secara nasional, tanpa ada pihak asing.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan peraturan tegas dan konsisten terhadap para pengusaha tambang demi terwujudnya hilirisasi industri yang tengah digenjot pemerintah Indonesia,
Hal itu agar memberikan nilai tambah dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam.
“Salah satu yang penting menurut saya,
enforcement terkait pelaksanaan regulasi hilirisasi oleh pemerintah ini harus equal treatment, harus sama bagi seluruh investor, baik yang besar maupun yang kecil,” ujar Faisal dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (24/9).
Dikatakan Faisal, pemerintah juga harus memberikan perlakuan yang sama terhadap investor atau pengusaha tambang, baik yang kelas kakap maupun yang kecil, tanpa membeda-bedakan, terutama ketika ada insentif atau dispensasi saat mereka ingin membangun smelter.
“Kalau kemudian ada fasilitas dispensasi yang diberikan khusus kepada satu perusahaan, ini pastikan bahwa betul-betul bukan karena unequal treatment, tetapi karena memang ada hal-hal penting yang harus dipertimbangkan,” ucapnya.
Lanjut dia, jika ada perlakuan yang tidak adil dalam penerapan kebijakan, maka pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari investor atau pengusaha tambang saat akan membangun smelter.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang konsisten dan adil memberikan dorongan agar industri hilirisasi ini segera terbangun.
“Kalau sampai ada pembedaan karena lobi yang satu lebih kuat dibandingkan yang lain, ini akan bisa membuat kepercayaan pengusaha investor terhadap kebijakan pemerintah luntur, karena ada kedekatan atau pengaruh dari satu investor,” bebernya.
“Misalnya investor yang besar sehingga diberikan dispensasi yang lebih dibandingkan investor yang kecil. Jika itu yang terjadi, maka ini yang membuat pembangunan fasilitas pemurnian bisa
delay (tertunda) atau terhambat, dan mengurangi kepercayaan investor terhadap penegakan kebijakan oleh pemerintah,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengingatkan para pengusaha tambang untuk membangun smelter atau fasilitas pemurnian. Hal ini untuk mendukung upaya pemerintah yang sedang menggenjot hilirisasi.
