Berita

Ketua Bawaslu Karo, Gemar Tarigan/Ist

Politik

Bawaslu Tunggu Laporan Soal Pidato Bupati Karo Di Acara Pengundian Nomor Urut Pilkada Karo 2024

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 21:31 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karo belum melakukan proses atas pidato  Bupati Karo, Cory Sebayang yang diduga memihak salah satu pasangan calon pada saat pencabutan nomor urut pasangan calon di Pilkada Karo 2024 di Hotel Sinabung, Berastagi, Senin (24/9) malam.

Ketua Bawaslu Karo, Gemar Tarigan mengatakan pihaknya masih menunggu adanya laporan mengenai hal tersebut. 

“Kabarnya mereka akan membuat laporan hari ini, kita tunggu aspek yang mereka laporkan,” katanya, Selasa (24/9) pagi.


Gemar mengatakan protes yang muncul dari kalangan pendukung paslon lebih disebabkan tingginya rivalitas ketiga pasangan calon.

“Ini menjadi panas karena memang dari awal kegiatan sudah kelihatan rivalitas ketiga paslon. Nambah lagi statemen beliau itu,” ungkapnya.

Dikabarkan sebelumnya, keributan mewarnai jalannya kegiatan penarikan nomor urut pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Karo 2024 yang berlangsung di Hotel Sinabung, Berastagi, Senin (23/9) malam.

Hal ini dipicu Pidato Bupati Karo, Cory Sebayang yang dinilai menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. 

“Nomor urut satu belum tentu nomor nomor satu, nomor dua belum tentu untuk juara satu, dan nomor tiga mudah-mudahan jadi nomor satu,” katanya.

Sontak pernyataannya itu mendapat protes dari pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Mereka menilai, dukungan terbuka tersebut tidak pantas ditunjukkan oleh Cory Sebayang yang dalam hal itu berkapasitas sebagai bupati Karo. 

“Dia bicara di forum resmi. ini kan ada semacam keberpihakan ke paslon nomor 3. Kalau pun dia berpihak, jangan dipertontonkan kepada masyarakat umum. Dia itu bupati, bupatinnya PDI Perjuangan, Bupatinya Demokrat, bupatinya seluruh rakyat Karo,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Karo, Ikuten Sitepu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya