Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 19:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pembangunan yang merata diduga menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

Demikian dikatakan pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati dikutip Selasa (24/9).

“Saya pikir legasi infrastruktur yang masif dan merata di berbagai daerah menjadi salah satu kunci kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini,” kata Wasisto.


Wasisto meyakini kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan terus tinggi sampai akhir masa jabatannya pada 20 Oktober nanti. 

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pun meyakini tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah masih tinggi, karena rakyat merasa terbantu program bansos. 

"Masyarakat kecil sangat dibantu bansos. Kan banyak bantuan ke orang miskin, kurang mampu,” kata Ujang.

Menurut Ujang, publik juga perlu melihat hasil survei dari lembaga lain untuk mengetahui apakah tingkat kepuasan kepada pemerintah tetap tinggi sampai hari terakhir Presiden Jokowi menjabat pada 20 Oktober 2024. 

"Apa konsisten, naik, turun, atau stagnan,” ujar Ujang.

Katadata Insight Center menggelar telco survei pada 4-9 September di enam provinsi, yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. 

Total responden 800 orang dengan tingkat kepercayaan 95 persen di tiap provinsi.

Hasil sigi KIC menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf berada di Jawa Tengah dengan 80,3 persen. Angka tersebut terdiri dari 69,9 persen menyatakan puas dan 10,3 persen menyatakan sangat puas. 

Tingkat kepuasan terendah berada di Jakarta dengan 70,1 persen. Sebanyak 60,9 persen responden menyatakan puas dan 9,2 persen menyatakan sangat puas.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya