Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 19:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pembangunan yang merata diduga menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

Demikian dikatakan pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati dikutip Selasa (24/9).

“Saya pikir legasi infrastruktur yang masif dan merata di berbagai daerah menjadi salah satu kunci kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini,” kata Wasisto.

Wasisto meyakini kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan terus tinggi sampai akhir masa jabatannya pada 20 Oktober nanti. 

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pun meyakini tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah masih tinggi, karena rakyat merasa terbantu program bansos. 

"Masyarakat kecil sangat dibantu bansos. Kan banyak bantuan ke orang miskin, kurang mampu,” kata Ujang.

Menurut Ujang, publik juga perlu melihat hasil survei dari lembaga lain untuk mengetahui apakah tingkat kepuasan kepada pemerintah tetap tinggi sampai hari terakhir Presiden Jokowi menjabat pada 20 Oktober 2024. 

"Apa konsisten, naik, turun, atau stagnan,” ujar Ujang.

Katadata Insight Center menggelar telco survei pada 4-9 September di enam provinsi, yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. 

Total responden 800 orang dengan tingkat kepercayaan 95 persen di tiap provinsi.

Hasil sigi KIC menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf berada di Jawa Tengah dengan 80,3 persen. Angka tersebut terdiri dari 69,9 persen menyatakan puas dan 10,3 persen menyatakan sangat puas. 

Tingkat kepuasan terendah berada di Jakarta dengan 70,1 persen. Sebanyak 60,9 persen responden menyatakan puas dan 9,2 persen menyatakan sangat puas.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya