Berita

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo/RMOL

Politik

Golkar Setuju Penambahan Jumlah Komisi DPR

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 17:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Golkar setuju dengan adanya wacana penambahan komisi-komisi di DPR.

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai bahwa penambahan komisi-komisi di DPR bisa mempermudah kerja-kerja eksekutif yang juga mengalami penambahan jumlah kementerian.

“Menurut saya langkah pemerintahan harus diikuti dengan langkah di parlemen. Langkah eksekutif harus diimbangi dengan langkah legislatif. Jadi saya setuju dan kita mendukung penambahan komisi di DPR untuk menyesuaikan dengan mana kala ada penambahan jumlah kementerian atau lembaga,” ujar Bamsoet akrab disapa kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (24/9). 


Di sisi lain, Bamsoet berpandangan bahwa dengan adanya penambangan jumlah komisi DPR akan melancarkan kerja-kerja pemerintahan ke depan. 

“Kan untuk lebih melancarkan tugas-tugas eksekutif dalam 5 tahun ke depan,” jelasnya. 

Namun demikian, Bamsoet menepis anggapan jika penambahan jumlah komisi DPR dalam rangka bagi-bagi kue kekuasaan semata. 

“Ya nggak lah. Nggak lah, nggak ada bagi-bagi jabatan sesuai porsinya masing-Masing aja. Kan ada porsinya sesuai dengan jumlah suara, jumlah kursi di parlemen kan gitu. Jadi bukan bagi-bagi jabatan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa jumlah komisi bisa saja bertambah untuk menyesuaikan kemitraan dengan kementerian.

Diskusi mengenai wacana penambahan komisi tersebut, saat ini tengah berlangsung serius di internal DPR. 

“Dengan adanya rencana penambahan kementerian, tentu saja kemungkinan nantinya akan ada penambahan komisi di DPR untuk dapat berfungsi sebagai mitra kementerian-kementerian tersebut," kata Puan Maharani di Jakarta pada Sabtu (21/9).

“Hal ini sedang kami matangkan dan diskusikan secara lebih dalam," imbuhnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya