Ekonom Sebut Target Kenaikan Pendapatan Negara 7 Persen di Era Prabowo Tak Realistis

Pendapatan negara yang ditargetkan naik mencapai Rp3.005,13 triliun, atau 7,23 persen di era pemerintahan Prabowo Subianto pada 2025 diyakini tidak realistis.

Pasalnya, laju rata-rata kenaikan pendapatan negara di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya di dua tahun terakhir hanya mengalami kenaikan sedikit.

"Saya sebagai pembelajar ekonomi khususnya fiskal menganggap target pemerintah 7,23 persen ini tidak realistis," kata Ekonom Ahli Fiskal Awalil Rizky dalam penjelasannya di akun YouTubenya, dikutip Selasa (24/9).

Berdasarkan pemaparannya, rata-rata pendapatan negara pada 2023 naik 5,62 persen, sedangkan pada tahun 2024 diproyeksi hanya naik 0.67 persen.

Sementara dalam UU APBN 2025 yang telah disahkan DPR RI, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, dan defisit Rp616,19 triliun.

"Tren dalam dua tahun terakhir ini (pendapatan APBN) hanya naik 5,62 persen, dan 0,67 persen, terus mau direboundkan ke 7,23 persen?" tegasnya.

Menurutnya, kondisi perekonomian global yang masih lesu ini menjadi salah satu faktor yang membuat target pendapatan negara tidak akan tercapai.

"Saya kira ini pengetahunan umum, ekonomi masih lesu, daya beli masih rendah, ketidakstabilan internasional masih kuat, menargetkan kenaikan negara sejauh ini, itu tidak realistis," tuturnya.

Lebih lanjut, ekonom itu mengungkapkan adanya rencana kenaikan pajak besar-besaran yang akan diberlakukan pemerintah untuk mengejar target pendapatan negara.

"Dibalik target ini ada rencana menaikan pajak 9,70 persen dan itu tidak realistis," katanya.