Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Bisnis

Satu Dekade Menjabat, APBN di Era Jokowi Makin Tekor

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 15:09 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat mengalami defisit yang paling lebar dibanding periode presiden sebelumnya.

Menurut Ekonom Ahli Fiskal Awalil Rizky, kondisi ini terjadi karena belanja negara di bawah pemerintahan  Jokowi jauh lebih besar dibanding dengan pendapatan negara.

"Tren APBN kita terutama era Jokowi memasuki era defisit yang makin lebar, karena laju kenaikan belanja lebih cepat dari pendapatan," kata Awalil dalam penjelasannya di akun YouTube, dikutip Selasa (24/9).


Berdasarkan catatan, rata-rata defisit di era Jokowi  tekor hingga Rp469 triliun, atau 2,90 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Rata-rata defisit ini jauh lebih besar dibandingkan era presiden-presiden sebelumnya, yang mencatat defisit hanya 0,80-1,58 persen di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan defisit 1,75 persen di pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, di bawah kepemimpinan Jokowi sejak 2014 hingga 2019, defisit APBN mulai melebar menjadi 2,32 persen, dan di 2020-2024 mencapai 3,47 persen, jauh lebih besar dari batas defisit dalam Undang-undang sebesar 3 persen, dengan rasio utang 60 persen terhadap PDB, karena Pandemi Covid-19.

"Defisit makin lebar secara nominal terutama 2020-2021 Covid, ketika mulai pulih secara nominalnya memang sedikit menyempit, tapi dalam 2 tahun terakhir ini melebar kembali dengan defisit yang presentasenya lebih tinggi," jelasnya.

Bahkan, kata Awalil muncul rencana untuk mengubah undang-undang batas defisit yang diperbolehkan dari 3 persen menjadi 4-5 persen.

"Konon sudah ada perbincangan untuk mengubah menggeser UU batas defisit dari 3 persen menjadi 4 sampai 5 persen," katanya.

Kondisi APBN negara yang mengkhawatirkan ini, kata Awalil terus terjadi lantaran rata-rata laju kenaikan pendapatan negara dalam pemerintahan Jokowi tercatat menurun.

"Kalau kita cek lebih lanjut, laju kenaikan pendapatan negara melandai di era Jokowi dari 15,34 persen pada 2005-2014 lalu, menjadi hanya 6,85 persen dari tahun 2015 ke tahun 2024 ini," tuturnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya