Berita

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut dari Eksekutif Nasional Walhi, Parid Ridwanuddin/Rep

Politik

Jokowi Wariskan Bom Waktu Buat Prabowo soal Ekspor Pasir

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 11:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan ekspor pasir laut yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi memiliki dampak negatif pada berbagai aspek. 

Hal ini diungkap Manajer Kampanye Pesisir dan Laut dari Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin dalam diskusi publik evaluasi kebijakan Jokowi: Satu Dekade Memunggungi Lautan, yang disiarkan melalui Zoom Meeting, Selasa (24/9).

Menurutnya, kebijakan ini menyebabkan berkurangnya luas pulau, ancaman cuaca ekstrem, dan potensi tenggelamnya kota-kota pesisir.

Parid menegaskan bahwa peningkatan suhu laut dapat memaksa ikan berpindah dari wilayah tropis, yang akan berdampak langsung pada pendapatan nelayan tradisional. 

"Jokowi telah menghancurkan lautan dan mewariskan bom waktu kepada pemerintahan Prabowo-Gibran," tegasnya.

Parid mengingatkan bahwa fokus pada keuntungan jangka pendek hanya akan merugikan masyarakat pesisir. Regulasi seperti Perppu Cipta Kerja dianggap menjajah keadilan iklim bagi masyarakat tersebut.

Walhi pun mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk fokus terhadap isu-isu agraria dan pulau-pulau kecil saat menjabat. 

Jangan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang tenyata tidak prioritaskan keselamatan lingkungan hidup dan keadilan iklim.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keindahan pulau-pulau kecil dan keberlangsungan ekosistem laut. Tanpa perhatian yang serius, keindahan ini hanya akan menjadi kenangan.

"Kalau kita tidak menyuarakan ini, teman-teman yang suka menyelam akan kehilangan keindahan pulau-pulau kecil, nanti mungkin hanya tinggal menjadi cerita-cerita bahwa dulu disini begini dan seterusnya," tandasnya.


Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Komisi IV DPR Dukung Penuh Swasembada Pangan, Tapi Ingatkan soal Evaluasi

Selasa, 05 November 2024 | 23:52

Menkomdigi Diminta Dalami Modus Judol Pakai Pulsa

Selasa, 05 November 2024 | 23:16

Jerat Judol Pegawai Komdigi, Hardjuno: Bukti Penyimpangan Serius dan Kental Budaya Koruptif

Selasa, 05 November 2024 | 23:13

Pro dan Kontra Sistem Pemungutan Suara AS

Selasa, 05 November 2024 | 23:12

Dukung Swasembada Pangan, Legislator PKB Ini Wanti-Wanti Prabowo

Selasa, 05 November 2024 | 23:04

Tak Lagi Menghuni Senayan, Ini Seruan Kader Senior PPP

Selasa, 05 November 2024 | 23:01

Di Hadapan Dewa Siwa, Warga India Doakan Kemenangan Kamala Harris

Selasa, 05 November 2024 | 22:47

Biden Pantau Pertarungan Trump Vs Harris di Gedung Putih

Selasa, 05 November 2024 | 22:25

Pilpres AS: Warga Berduyun-duyun ke TPS Sejak Jam 6 Pagi

Selasa, 05 November 2024 | 22:16

Bertemu KPK, Maruarar Sirait Minta Aset Koruptor Diinventarisir untuk Perumahan Rakyat

Selasa, 05 November 2024 | 22:15

Selengkapnya