Kebijakan Ekspor Pasir Laut Bisa Picu Perselisihan Jokowi-Prabowo

Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali membuka keran ekspor pasir laut di akhir masa jabatannya mengundang pro dan kontra.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, keputusan tersebut seolah-olah menanamkan "bom waktu" ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Atau ingin menunjukkan dia (Jokowi) masih punya kemampuan untuk mengendalikan kebijakan di kemudian hari," kata Rocky seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube miliknya, Senin (23/9).

Partai besutan Prabowo, Gerindra, lalu mengusulkan penundaan aturan tersebut dan meminta agar kebijakan ini diserahkan untuk dibahas oleh kabinet mendatang.

Rocky yang juga akademisi dan dosen filsafat menganggap sikap ini sebagai bentuk teguran halus Prabowo kepada Jokowi. 

Ia menegaskan bahwa secara etika, presiden yang akan lengser seharusnya tidak lagi membuat kebijakan yang memiliki implikasi besar, terutama terkait anggaran, dalam beberapa bulan terakhir jabatannya.

"Yang jelas Pak Jokowi tidak punya etika publik karena dia mau intervensi yang seharusnya dia sodorkan atau percayakan kepada kabinet yang akan datang," tegas Rocky Gerung.

Dia juga menilai bahwa keputusan Jokowi membuka keran ekspor pasir laut melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 berpotensi menimbulkan gesekan politik dengan Prabowo.

"Kemungkinan-kemungkinan bahwa ini akan menjadi penanda baru perselisihan politik antara Jokowi dengan Prabowo, bukan perselisihan personal ya, ini akan dinilai oleh publik," tandas Rocky Gerung.