Berita

Ilustrasi/Net

Otomotif

AS akan Batasi Kendaraan Canggih asal China dan Rusia

SENIN, 23 SEPTEMBER 2024 | 15:49 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setelah menaikkan tarif impor, Departemen Perdagangan AS kemungkinan besar segera memberlakukan pembatasan penggunaan perangkat lunak China dan Rusia pada kendaraan yang memiliki akses internet, layanan cloud, atau sistem navigasi. 

Menurut laporan Reuters dan Bloomberg yang mengutip sumber pemerintah selama akhir pekan, larangan tersebut dapat diumumkan paling cepat Senin (23/9) waktu setempat.

Sebagian besar mobil modern dapat dianggap terhubung, karena memiliki perangkat keras jaringan internal yang memungkinkan akses internet dan berbagi data dengan perangkat di dalam dan luar kendaraan. 


Menurut laporan, pejabat AS menganggap kendaraan yang terhubung sebagai target potensial untuk peretasan, yang dapat dicapai melalui penyadapan komunikasi kendaraan dengan sistem perangkat lunak. Larangan tersebut mungkin akan mencegah China atau Rusia meretas mobil atau melacaknya.

Berapa sumber mengklaim langkah tersebut tidak hanya difokuskan pada perangkat lunak, tetapi juga mencakup beberapa pembatasan pada perangkat keras kendaraan buatan China dan Rusia. Selain kendaraan yang terhubung, langkah tersebut kabarnya juga akan mencakup mobil otonom.

Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa peraturan tersebut akan sepenuhnya melarang impor dan penjualan kendaraan dari China dengan perangkat lunak atau perangkat keras komunikasi atau sistem pengemudian otomatis.

Berita ini muncul seminggu setelah Washington menaikkan tarif impor senilai miliaran dolar dari Tiongkok, yang menargetkan barang-barang seperti kendaraan listrik dan semikonduktor. 

Bea masuk untuk beberapa barang dinaikkan hingga 100 persen, dan disambut dengan kemarahan dari Beijing, yang mengecamnya sebagai bentuk intimidasi.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya