Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Ist

Politik

Kabinet Prabowo Harus Bersih dari Koruptor!

SENIN, 23 SEPTEMBER 2024 | 08:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri-menteri yang akan masuk dalam kabinet lima tahun mendatang.

Namun dalam menentukan menteri, Prabowo tidak cukup hanya mempertimbangkan kapabilitas dan profesionalitas semata. 

Akan tetapi aspek integritas juga harus menjadi pertimbangan dalam menunjuk menteri. Calon menteri harus mempunyai integritas yang baik. 


“Mereka bukan mantan koruptor dan bukan pula orang yang sedang tersandung kasus korupsi,” kata Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia, Khafidlul Ulum dalam keterangannya, Senin (23/9). 

Terlebih, kata pria yang akrab disapa Cak Ulum itu, Prabowo dalam beberapa kesempatan dengan tegas menyatakan bahwa dirinya akan memberantas korupsi, bahkan akan mengirim tim khusus untuk mengejar koruptor sampai ke Antartika. 

“Tentu, janji itu harus dibuktikan Prabowo, dan bisa dimulai dari penyusunan kabinet,” kata Cak Ulum yang juga aktivis muda Muhammadiyah ini. 

Sebelumnya, Presiden terpilih 2024-2029 sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengaku serius ingin memberantas korupsi yang selama ini selalu menjadi persoalan serius pula di Indonesia.

Sebagai salah satu langkah konkret untuk memberantas korupsi, Prabowo juga berkomitmen untuk menyediakan anggaran khusus yang nantinya dapat digunakan untuk mengejar para koruptor.

"Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu," ujar Prabowo dalam sambutannya di acara penutupan Rapimnas Gerindra, Sabtu malam (31/8).

"Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika," imbuhnya menegaskan.



Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya