Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat/Ist

Politik

Gerakan Buruh Bongkar Sistem Perekonomian Pro Modal Besar Selingkuh dengan Kekuasaan

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 13:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Posisi gerakan buruh Indonesia saat ini sudah jauh lebih luas. Buruh membongkar akar masalah di hulu, yakni sistem perekonomian yang pro kaum bermodal besar baik asing maupun domestik yang berselingkuh dengan kekuasaan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat dalam pernyataan tertulisnya. Minggu (22/9).


Oleh sebab itu, Jumhur menjelaskan, kelompok gerakan masyarakat sipil manapun yang berkomitmen mendobrak sistem perekonomian anti Pancasila adalah sahabat gerakan buruh Indonesia. 

Oleh sebab itu, Jumhur menjelaskan, kelompok gerakan masyarakat sipil manapun yang berkomitmen mendobrak sistem perekonomian anti Pancasila adalah sahabat gerakan buruh Indonesia. 

"Tentunya, yang masuk dalam kategori ini adalah kaum tani Indonesia, karena sama dengan kaum buruh, mereka merasakan langsung penderitaan akibat perselingkuhan antara oligarki dan kekuasaan," kata Jumhur.

Bahkan, pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN) pada 24 September 2024, menurut Jumhur, gerakan kaum tani Indonesia baik langsung maupun tidak langsung mengajak kaum buruh ikut serta memperingatinya.

"Ini artinya, baik gerakan buruh maupun gerakan tani dan bahkan gerakan masyarakat lainnya saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lainnya," pungkas Jumhur.

Sebelumnya peneliti dan pengamat CIE Muhammad Chaerul sebagaimana dikutip sejumlah media menilai, isu provokatif menuntut tangkap dan adili Jokowi yang digaungkan kelompok buruh pimpinan Jumhur Hidayat membuat peringatan HTN 2024 semakin jauh dari esensi perjuangan kesejahteraan petani.

"Yang diperjuangkan seharusnya menyentuh kebutuhan dasar petani, seperti akses terhadap lahan, harga pangan, dan kesejahteraan mereka," kata Chairul.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya