Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat/Ist

Politik

Gerakan Buruh Bongkar Sistem Perekonomian Pro Modal Besar Selingkuh dengan Kekuasaan

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 13:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Posisi gerakan buruh Indonesia saat ini sudah jauh lebih luas. Buruh membongkar akar masalah di hulu, yakni sistem perekonomian yang pro kaum bermodal besar baik asing maupun domestik yang berselingkuh dengan kekuasaan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat dalam pernyataan tertulisnya. Minggu (22/9).


Oleh sebab itu, Jumhur menjelaskan, kelompok gerakan masyarakat sipil manapun yang berkomitmen mendobrak sistem perekonomian anti Pancasila adalah sahabat gerakan buruh Indonesia. 

Oleh sebab itu, Jumhur menjelaskan, kelompok gerakan masyarakat sipil manapun yang berkomitmen mendobrak sistem perekonomian anti Pancasila adalah sahabat gerakan buruh Indonesia. 

"Tentunya, yang masuk dalam kategori ini adalah kaum tani Indonesia, karena sama dengan kaum buruh, mereka merasakan langsung penderitaan akibat perselingkuhan antara oligarki dan kekuasaan," kata Jumhur.

Bahkan, pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN) pada 24 September 2024, menurut Jumhur, gerakan kaum tani Indonesia baik langsung maupun tidak langsung mengajak kaum buruh ikut serta memperingatinya.

"Ini artinya, baik gerakan buruh maupun gerakan tani dan bahkan gerakan masyarakat lainnya saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lainnya," pungkas Jumhur.

Sebelumnya peneliti dan pengamat CIE Muhammad Chaerul sebagaimana dikutip sejumlah media menilai, isu provokatif menuntut tangkap dan adili Jokowi yang digaungkan kelompok buruh pimpinan Jumhur Hidayat membuat peringatan HTN 2024 semakin jauh dari esensi perjuangan kesejahteraan petani.

"Yang diperjuangkan seharusnya menyentuh kebutuhan dasar petani, seperti akses terhadap lahan, harga pangan, dan kesejahteraan mereka," kata Chairul.


Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya