Berita

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)/Net

Politik

Dilindungi Paspampres, Tidak Ada Alasan Jokowi Butuh Pasukan Berani Mati

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 08:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menanggapi kabar tentang rencana apel akbar Pasukan Berani Mati untuk Presiden Jokowi. 

Informasi yang beredar, rencana apel akbar pasukan pembela mati Jokowi itu akan diselenggarakan pada 22 September 2024. 

Pasukan ini bertujuan mengawal Jokowi hingga berakhirnya masa jabatan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang


Menurut Gatot, informasi tersebut adalah hoaks, mengingat belum ada penjelasan resmi dari pihak Polri maupun Menkopolhukam terkait kebenaran kabar tersebut.

"Kalau menurut saya ini hoaks. Seharusnya hoaks, karena begini, satu tidak ada penjelasan dari kepolisian Republik Indonesia atau Menkopolhukam," kata Gatot di kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Minggu (22/9).

Gatot menyatakan bahwa jika kabar ini benar, seharusnya Presiden Jokowi sudah mengetahui dan mengambil sikap. Menurutnya, Jokowi cukup mengandalkan Paspampres, TNI, dan Polri yang selama ini sudah terbukti mampu melindungi Presiden. 

"Saya sebagai presiden definitif, saya yakin selama ini TNI-Polri mampu melindungi saya sampai hari ini selamat," jelas Gatot.

Namun jika Presiden tidak mengklarifikasi atau melarang apel tersebut, Gatot berpendapat bahwa hal itu dapat menimbulkan dugaan bahwa Presiden sudah tidak percaya lagi dengan kemampuan TNI, Paspampres, dan Polri.

"Walaupun dia sudah tidak lagi jadi presiden, Paspampres masih tetap melekat mengamankan presiden," ungkapnya.

Gatot juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk bertindak dengan sepenuh hati demi kepentingan rakyat. Jika rencana apel ini dibiarkan dan terjadi bentrokan, korban utamanya adalah rakyat.

"Kalau ini dibiarkan terjadi, kalau ada bentrokan kan yang korban rakyat juga," pungkasnya.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya