Berita

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)/Net

Politik

Dilindungi Paspampres, Tidak Ada Alasan Jokowi Butuh Pasukan Berani Mati

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 08:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menanggapi kabar tentang rencana apel akbar Pasukan Berani Mati untuk Presiden Jokowi. 

Informasi yang beredar, rencana apel akbar pasukan pembela mati Jokowi itu akan diselenggarakan pada 22 September 2024. 

Pasukan ini bertujuan mengawal Jokowi hingga berakhirnya masa jabatan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang


Menurut Gatot, informasi tersebut adalah hoaks, mengingat belum ada penjelasan resmi dari pihak Polri maupun Menkopolhukam terkait kebenaran kabar tersebut.

"Kalau menurut saya ini hoaks. Seharusnya hoaks, karena begini, satu tidak ada penjelasan dari kepolisian Republik Indonesia atau Menkopolhukam," kata Gatot di kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Minggu (22/9).

Gatot menyatakan bahwa jika kabar ini benar, seharusnya Presiden Jokowi sudah mengetahui dan mengambil sikap. Menurutnya, Jokowi cukup mengandalkan Paspampres, TNI, dan Polri yang selama ini sudah terbukti mampu melindungi Presiden. 

"Saya sebagai presiden definitif, saya yakin selama ini TNI-Polri mampu melindungi saya sampai hari ini selamat," jelas Gatot.

Namun jika Presiden tidak mengklarifikasi atau melarang apel tersebut, Gatot berpendapat bahwa hal itu dapat menimbulkan dugaan bahwa Presiden sudah tidak percaya lagi dengan kemampuan TNI, Paspampres, dan Polri.

"Walaupun dia sudah tidak lagi jadi presiden, Paspampres masih tetap melekat mengamankan presiden," ungkapnya.

Gatot juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk bertindak dengan sepenuh hati demi kepentingan rakyat. Jika rencana apel ini dibiarkan dan terjadi bentrokan, korban utamanya adalah rakyat.

"Kalau ini dibiarkan terjadi, kalau ada bentrokan kan yang korban rakyat juga," pungkasnya.



Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Komisi XIII DPR Segera Panggil Pejabat Terkait soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 14:25

Ajukan Kasasi, Nadiem Tak Akan Menerima Hasil Apapun di Luar Bebas

Kamis, 24 September 2026 | 14:25

Respons Demo Buruh, Dasco: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Rampung Oktober 2026

Kamis, 24 September 2026 | 14:15

PAN: Ambang Batas Parlemen Perlu Hati-hati, Jangan Lebih dari 4 Persen

Kamis, 24 September 2026 | 14:03

Usai Antar Giuseppe Garibaldi, Perwakilan Angkatan Laut Italia Temui Prabowo

Kamis, 24 September 2026 | 14:03

Dasco Pastikan DPR Dalami Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 13:58

MGLV Kantongi Fasilitas BNI, Ekspansi Data Center Jababeka dan Batang Digenjot

Kamis, 24 September 2026 | 13:51

Demo Buruh di Depan UOB Plaza: Jalur Utama Jakarta Pusat Dialihkan!

Kamis, 24 September 2026 | 13:40

Hakim Banding Pangkas Vonis Nadiem

Kamis, 24 September 2026 | 13:39

UU Pengaturan Reforma Agraria jadi Kado Manis Petani untuk Berdaulat

Kamis, 24 September 2026 | 13:32

Selengkapnya