Berita

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)/Net

Politik

Dilindungi Paspampres, Tidak Ada Alasan Jokowi Butuh Pasukan Berani Mati

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 08:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menanggapi kabar tentang rencana apel akbar Pasukan Berani Mati untuk Presiden Jokowi. 

Informasi yang beredar, rencana apel akbar pasukan pembela mati Jokowi itu akan diselenggarakan pada 22 September 2024. 

Pasukan ini bertujuan mengawal Jokowi hingga berakhirnya masa jabatan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang


Menurut Gatot, informasi tersebut adalah hoaks, mengingat belum ada penjelasan resmi dari pihak Polri maupun Menkopolhukam terkait kebenaran kabar tersebut.

"Kalau menurut saya ini hoaks. Seharusnya hoaks, karena begini, satu tidak ada penjelasan dari kepolisian Republik Indonesia atau Menkopolhukam," kata Gatot di kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Minggu (22/9).

Gatot menyatakan bahwa jika kabar ini benar, seharusnya Presiden Jokowi sudah mengetahui dan mengambil sikap. Menurutnya, Jokowi cukup mengandalkan Paspampres, TNI, dan Polri yang selama ini sudah terbukti mampu melindungi Presiden. 

"Saya sebagai presiden definitif, saya yakin selama ini TNI-Polri mampu melindungi saya sampai hari ini selamat," jelas Gatot.

Namun jika Presiden tidak mengklarifikasi atau melarang apel tersebut, Gatot berpendapat bahwa hal itu dapat menimbulkan dugaan bahwa Presiden sudah tidak percaya lagi dengan kemampuan TNI, Paspampres, dan Polri.

"Walaupun dia sudah tidak lagi jadi presiden, Paspampres masih tetap melekat mengamankan presiden," ungkapnya.

Gatot juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk bertindak dengan sepenuh hati demi kepentingan rakyat. Jika rencana apel ini dibiarkan dan terjadi bentrokan, korban utamanya adalah rakyat.

"Kalau ini dibiarkan terjadi, kalau ada bentrokan kan yang korban rakyat juga," pungkasnya.



Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya