Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Terlihat seperti Oposisi Prabowo-Gibran

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 08:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkesan seperti oposisi bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Demikian pandangan analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (22/9).

Menurut Jamiluddin, Jokowi sebagai pemimpin negara seharusnya menyiapkan lapangan pekerjaan yang luas untuk rakyatnya karena sudah mengetahui adanya ancaman tersebut.


“Jokowi kesannya justru menjadi oposisi. Hal ini tentu mengejutkan karena Jokowi sudah disfungsional sebagai eksekutif,” kata Jamiluddin.

Jamiluddin menilai Jokowi sedang memperlihatkan bahwa dirinya bukan lagi menjadi seorang eksekutif negara.

“Karena itu, tentu mengherankan bila Jokowi justru terkesan menakut-nakuti akan ancaman badai PHK. Jokowi dengan cara itu sudah bukan lagi sebagai eksekutif,” tutup Jamiluddin.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memperingatkan adanya ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massif pada tahun 2025 nanti. 

Bahkan, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa sebanyak 85 juta pekerjaan terancam hilang seiring dengan gelombang PHK masif tersebut.

Dalam keterangannya, Jokowi menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena peningkatan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pekerjaan.

"Tahun 2025, jumlah pekerjaan yang hilang itu ada 85 juta. Jumlah itu tidak kecil," ujar Jokowi dalam keterangan resminya pada Kamis (19/9).



Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya