Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Terlihat seperti Oposisi Prabowo-Gibran

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 08:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkesan seperti oposisi bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Demikian pandangan analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (22/9).

Menurut Jamiluddin, Jokowi sebagai pemimpin negara seharusnya menyiapkan lapangan pekerjaan yang luas untuk rakyatnya karena sudah mengetahui adanya ancaman tersebut.


“Jokowi kesannya justru menjadi oposisi. Hal ini tentu mengejutkan karena Jokowi sudah disfungsional sebagai eksekutif,” kata Jamiluddin.

Jamiluddin menilai Jokowi sedang memperlihatkan bahwa dirinya bukan lagi menjadi seorang eksekutif negara.

“Karena itu, tentu mengherankan bila Jokowi justru terkesan menakut-nakuti akan ancaman badai PHK. Jokowi dengan cara itu sudah bukan lagi sebagai eksekutif,” tutup Jamiluddin.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memperingatkan adanya ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massif pada tahun 2025 nanti. 

Bahkan, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa sebanyak 85 juta pekerjaan terancam hilang seiring dengan gelombang PHK masif tersebut.

Dalam keterangannya, Jokowi menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena peningkatan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pekerjaan.

"Tahun 2025, jumlah pekerjaan yang hilang itu ada 85 juta. Jumlah itu tidak kecil," ujar Jokowi dalam keterangan resminya pada Kamis (19/9).



Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya