Berita

Ketua DPP PKS Netty Aher Prasetiyani/RMOL

Politik

Persiapan Makan Bergizi Gratis Jangan Dipukul Rata

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 07:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Gizi Nasional (BGN) diminta melakukan sinkronisasi terhadap data sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA untuk mempersiapkan distribusi makan bergizi gratis.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Aher Prasetiyani mengatakan, dengan adanya proses sinkronisasi data, maka pemerintah dapat memetakan sekolah atau daerah yang sudah  memenuhi syarat fasilitas untuk penyediaan makanan bergizi dan yang belum. 

“Jangan sampai strategi penyiapan makan gizi gratis dari Sabang sampai Merauke dilakukan secara pukul rata.  Tidak akan efektif," kata Netty dikutip Minggu (22/9).


"Tentu saja (sangat penting) agar program yang dibiayai negara ini dapat berjalan efektif agar tujuannya tercapai,” sambungnya.

Ketua DPP PKS ini menuturkan, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan dapur, ruang makan, akses logistik atau bahan makanan hingga penetapan besaran biaya penyiapan seporsi makanan bergizi yang tentunya berbeda di setiap daerah.

"Daerah-daerah yang aksesnya sulit dan terpencil tentu tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang sudah bagus infrastrukturnya. Misalnya, apakah dengan harga Rp15 ribu  per porsi di Papua sudah dapat menyediakan makanan bergizi," kata Netty.

Selain itu harus diperhatikan variasi makanan bergizi gratis yang disediakan. Terlebih Indonesia memiliki kekayaan protein hewani baik di darat maupun laut yang bisa dialokasikan pemerintah untuk mendukung program makan siang gratis.

“Seharusnya tidak melulu pilihannya nasi, telur atau ayam. Pemerintah harus mempertimbangkan potensi kekayaan alam asli daerah sekitar  seperti ikan, sagu, ubi dan lain-lain," kata Netty.

Netty berharap Badan Gizi Nasional dapat menggandeng para pelaku UMKM di sekitaran sekolah yang biasa diakses oleh para siswa.

Selain itu, perlu ada sosialisasi, edukasi dan pelatihan untuk UMKM dan pedagang di seputar sekolah agar dapat menyediakan jajanan bergizi dan higenis untuk siswa.

“Jangan sampai pemerintah menyiapkan makan gizi gratis, tapi masih banyak siswa yang mengakses jajanan  tidak sehat, berpemanis buatan dan tak higenis," tutup Netty.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya