Berita

Ketua DPP PKS Netty Aher Prasetiyani/RMOL

Politik

Persiapan Makan Bergizi Gratis Jangan Dipukul Rata

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 07:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Gizi Nasional (BGN) diminta melakukan sinkronisasi terhadap data sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA untuk mempersiapkan distribusi makan bergizi gratis.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Aher Prasetiyani mengatakan, dengan adanya proses sinkronisasi data, maka pemerintah dapat memetakan sekolah atau daerah yang sudah  memenuhi syarat fasilitas untuk penyediaan makanan bergizi dan yang belum. 

“Jangan sampai strategi penyiapan makan gizi gratis dari Sabang sampai Merauke dilakukan secara pukul rata.  Tidak akan efektif," kata Netty dikutip Minggu (22/9).


"Tentu saja (sangat penting) agar program yang dibiayai negara ini dapat berjalan efektif agar tujuannya tercapai,” sambungnya.

Ketua DPP PKS ini menuturkan, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan dapur, ruang makan, akses logistik atau bahan makanan hingga penetapan besaran biaya penyiapan seporsi makanan bergizi yang tentunya berbeda di setiap daerah.

"Daerah-daerah yang aksesnya sulit dan terpencil tentu tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang sudah bagus infrastrukturnya. Misalnya, apakah dengan harga Rp15 ribu  per porsi di Papua sudah dapat menyediakan makanan bergizi," kata Netty.

Selain itu harus diperhatikan variasi makanan bergizi gratis yang disediakan. Terlebih Indonesia memiliki kekayaan protein hewani baik di darat maupun laut yang bisa dialokasikan pemerintah untuk mendukung program makan siang gratis.

“Seharusnya tidak melulu pilihannya nasi, telur atau ayam. Pemerintah harus mempertimbangkan potensi kekayaan alam asli daerah sekitar  seperti ikan, sagu, ubi dan lain-lain," kata Netty.

Netty berharap Badan Gizi Nasional dapat menggandeng para pelaku UMKM di sekitaran sekolah yang biasa diakses oleh para siswa.

Selain itu, perlu ada sosialisasi, edukasi dan pelatihan untuk UMKM dan pedagang di seputar sekolah agar dapat menyediakan jajanan bergizi dan higenis untuk siswa.

“Jangan sampai pemerintah menyiapkan makan gizi gratis, tapi masih banyak siswa yang mengakses jajanan  tidak sehat, berpemanis buatan dan tak higenis," tutup Netty.



Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya