Berita

Ketua DPP PKS Netty Aher Prasetiyani/RMOL

Politik

Persiapan Makan Bergizi Gratis Jangan Dipukul Rata

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 07:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Gizi Nasional (BGN) diminta melakukan sinkronisasi terhadap data sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA untuk mempersiapkan distribusi makan bergizi gratis.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Aher Prasetiyani mengatakan, dengan adanya proses sinkronisasi data, maka pemerintah dapat memetakan sekolah atau daerah yang sudah  memenuhi syarat fasilitas untuk penyediaan makanan bergizi dan yang belum. 

“Jangan sampai strategi penyiapan makan gizi gratis dari Sabang sampai Merauke dilakukan secara pukul rata.  Tidak akan efektif," kata Netty dikutip Minggu (22/9).


"Tentu saja (sangat penting) agar program yang dibiayai negara ini dapat berjalan efektif agar tujuannya tercapai,” sambungnya.

Ketua DPP PKS ini menuturkan, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan dapur, ruang makan, akses logistik atau bahan makanan hingga penetapan besaran biaya penyiapan seporsi makanan bergizi yang tentunya berbeda di setiap daerah.

"Daerah-daerah yang aksesnya sulit dan terpencil tentu tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang sudah bagus infrastrukturnya. Misalnya, apakah dengan harga Rp15 ribu  per porsi di Papua sudah dapat menyediakan makanan bergizi," kata Netty.

Selain itu harus diperhatikan variasi makanan bergizi gratis yang disediakan. Terlebih Indonesia memiliki kekayaan protein hewani baik di darat maupun laut yang bisa dialokasikan pemerintah untuk mendukung program makan siang gratis.

“Seharusnya tidak melulu pilihannya nasi, telur atau ayam. Pemerintah harus mempertimbangkan potensi kekayaan alam asli daerah sekitar  seperti ikan, sagu, ubi dan lain-lain," kata Netty.

Netty berharap Badan Gizi Nasional dapat menggandeng para pelaku UMKM di sekitaran sekolah yang biasa diakses oleh para siswa.

Selain itu, perlu ada sosialisasi, edukasi dan pelatihan untuk UMKM dan pedagang di seputar sekolah agar dapat menyediakan jajanan bergizi dan higenis untuk siswa.

“Jangan sampai pemerintah menyiapkan makan gizi gratis, tapi masih banyak siswa yang mengakses jajanan  tidak sehat, berpemanis buatan dan tak higenis," tutup Netty.



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya