Dirjen HAM: Perusahaan Pers yang Tolak Serikat Pekerja Melanggar Hukum

Setiap pekerja termasuk wartawan berhak untuk membentuk serikat pekerja. Perusahaan pers yang tidak mendukung atau bahkan menolak serikat pekerja justru melanggar hukum.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Dhahana Putra mengatakan pembentukan serikat pekerja sudah diatur dalam konstitusi, sehingga penting bagi perusahaan maupun badan hukum untuk mendukung hal tersebut.

"Apabila ada suatu perusahaan atau badan hukum yang tidak mendukung terkait pembentukan serikat pekerja, saya pikir justru melanggar hukum," kata Dhahana, dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (21/9). 

Ia menjelaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat dan menyampaikan pendapat. 

Hal itu diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat karena itu konstitusi jamin hak berserikat dan sampaikan pendapat."

"Konstitusi menjamin hak berserikat dan menyampaikan pendapat," ujar Dhahana.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) Irfan Kamil mengatakan wartawan merupakan profesi yang rentan menghadapi intimidasi dan kekerasan, baik secara verbal maupun nonverbal. Untuk itu, Kamil mengatakan, wartawan memerlukan wadah dan organisasi untuk mengadvokasi dirinya. 

"Kami, Iwakum berkomitmen untuk memberikan advokasi dan pendampingan terhadap wartawan yang mengalami intimidasi," katanya. 

Kamil juga menyoroti sulitnya wartawan membentuk serikat karena tidak didukung perusahaan pers.

Isu mengenai dugaan pemberangusan serikat pekerja mengemuka saat pekerja CNN Indonesia yang membentuk Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) diputus hubungan kerja secara sepihak. 

SPCI adalah serikat pekerja CNN Indonesia yang dideklarasikan pada 27 Juli 2024. Pendiriannya bertujuan melindungi hak-hak dan kesejahteraan karyawan.