Berita

Pengamat politik Rocky Gerung/Repro

Politik

Rocky Gerung Anggap Keluhan Jokowi seperti Fufufafa

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2024 | 08:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kesempatan kerja semakin menipis jelang akhir masa jabatannya. Pernyataan ini dianggap bertolak belakang dengan klaim kerja pemerintahannya.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi seperti mendekonstruksi klaim kinerja pemerintahannya sendiri, dengan menyebut kesempatan kerja menipis karena ketidakpastian kondisi ekonomi global.

"Ini yang namanya Fufufafa. Artinya, dia berkeluh kesah yang seharusnya kewajiban dia," kata Rocky dalam sebuah wawancara bersama jurnalis senior Hersubeno Arief, dalam siaran Youtube Forum News Network (FNN), dikutip Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat (20/9).


Menurutnya, tidak tepat jika Jokowi menyatakan lapangan pekerjaan sulit didapat ke depannya akibat kondisi ekonomi global. Sementara fakta yang Rocky dapat ketika Jokowi memerintah dua periode, masih terdapat pengangguran yang cukup banyak karena pertumbuhan ekonomi dalam negeri tidak bisa digenjot.

"Kita tahu bahwa Jokowi masih menganggap ekonomi kita bisa tumbuh hingga 10 persen di awal pemerintahannya. Itu artinya dalam rasio antara pertumbuhan dan lapangan kerja, 1 persen pertumbuhan ekonomi menghasilkan atau menyerap 400 ribu tenaga kerja," urainya.

"Jadi 10 persen artinya ada 4 juta tenaga kerja yang terserap. Dan itu yang gagal dibuktikan oleh Jokowi," sambung mantan dosen filsafat di Universitas Indonesia (UI) itu.

Oleh karena itu, Rocky memandang Jokowi hanya melempar bola panas kepada pemerintahan selanjutnya, dengan menjadikan kondisi ekonomi global yang tidak menentu akan berefek kepada ketersediaan lapangan pekerjaan.

"Jadi semua hal yang sebetulnya harus dilakukan untuk memberi kesempatan kepada rakyat menikmati lapangan kerja selama 10 tahun ini, justru dia tidak penuhi," ucap Rocky.

"Jadi untuk apa berkeluh kesah untuk hal yang memang tugas dia tuh," tambahnya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya