Berita

Pengamat politik Rocky Gerung/Repro

Politik

Rocky Gerung Anggap Keluhan Jokowi seperti Fufufafa

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2024 | 08:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kesempatan kerja semakin menipis jelang akhir masa jabatannya. Pernyataan ini dianggap bertolak belakang dengan klaim kerja pemerintahannya.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi seperti mendekonstruksi klaim kinerja pemerintahannya sendiri, dengan menyebut kesempatan kerja menipis karena ketidakpastian kondisi ekonomi global.

"Ini yang namanya Fufufafa. Artinya, dia berkeluh kesah yang seharusnya kewajiban dia," kata Rocky dalam sebuah wawancara bersama jurnalis senior Hersubeno Arief, dalam siaran Youtube Forum News Network (FNN), dikutip Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat (20/9).


Menurutnya, tidak tepat jika Jokowi menyatakan lapangan pekerjaan sulit didapat ke depannya akibat kondisi ekonomi global. Sementara fakta yang Rocky dapat ketika Jokowi memerintah dua periode, masih terdapat pengangguran yang cukup banyak karena pertumbuhan ekonomi dalam negeri tidak bisa digenjot.

"Kita tahu bahwa Jokowi masih menganggap ekonomi kita bisa tumbuh hingga 10 persen di awal pemerintahannya. Itu artinya dalam rasio antara pertumbuhan dan lapangan kerja, 1 persen pertumbuhan ekonomi menghasilkan atau menyerap 400 ribu tenaga kerja," urainya.

"Jadi 10 persen artinya ada 4 juta tenaga kerja yang terserap. Dan itu yang gagal dibuktikan oleh Jokowi," sambung mantan dosen filsafat di Universitas Indonesia (UI) itu.

Oleh karena itu, Rocky memandang Jokowi hanya melempar bola panas kepada pemerintahan selanjutnya, dengan menjadikan kondisi ekonomi global yang tidak menentu akan berefek kepada ketersediaan lapangan pekerjaan.

"Jadi semua hal yang sebetulnya harus dilakukan untuk memberi kesempatan kepada rakyat menikmati lapangan kerja selama 10 tahun ini, justru dia tidak penuhi," ucap Rocky.

"Jadi untuk apa berkeluh kesah untuk hal yang memang tugas dia tuh," tambahnya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya