Berita

Ketua DPP PDIP Said Abdullah/RMOL

Politik

PDIP Minta Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Tak Dikaitkan dengan Jatah Menteri

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2024 | 16:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan pertemuan antara dua tokoh bangsa. 

Oleh karena itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta semua pihak tak mengkait-kaitkan rencana pertemuan tersebut dengan pembagian kekuasaan atau bagi-bagi kursi menteri.

"Itu masalahnya, seakan-akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung bagi-bagi kekuasaan, pertemuan itu pertemuan transaksional, itu yang tidak baik bagi kita semua," kata Said kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).


Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu memastikan tidak ada politik transaksional di balik pertemuan Megawati dan Prabowo.

"Kami diminta publik agar partai politik tidak transaksional. Tapi, begitu pemimpin akan bertemu, pertanyaannya langsung, apakah ini bagian dari bagi-bagi kursi?" tegas Said.

Lebih jauh, Said mengungkapkan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan dilangsungkan dalam waktu dekat.

“Kita semua menunggu, masyarakat menunggu, baik Ibu Megawati maupun Presiden terpilih, InsyaAllah secepatnya akan bertemu,” ungkap Said.

Saat ditanya kapan waktu pasti pertemuan akan dilangsungkan, Said enggan membeberkannya. Termasuk juga mengenai kabar kedua elite parpol itu bakal bertemu pada awal Oktober, Said tak menjawabnya. 

Ia hanya mengatakan bahwa semua elemen masyarakat menginginkan Megawati dan Prabowo bertemu.

“Kita semua berharap kedua pemimpin bangsa ini bisa secepatnya bertemu,” tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya