DPR RI menggelar Rapat Paripurna VII masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, pada Kamis (19/9)/RMOL
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam rapat paripurna VII masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, pada Kamis (19/9).
Seluruh fraksi di DPR RI menerima RUU APBN 2025 kecuali PKS menerima dengan catatan.
“Selanjutnya, kami tanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU APBN TA 2025 dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus
“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna.
Sebelum disahkan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyampaikan beberapa program prioritas atau quick win dalam belanja kementerian/lembaga (KL) yang dianggarkan.
Program tersebut antara lain pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah sebesar Rp1,8 triliun, renovasi 22 ribu sekolah dengan anggaran Rp20 triliun, serta pembangunan sekolah unggulan terintegrasi senilai Rp4 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp15 triliun untuk intensifikasi lahan pertanian dan pencetakan sawah guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Kebijakan ini diharapkan menjawab kebutuhan apsar tenaga kerja yang kompetitif. Dalam rangka mendukung kompisisi kabinet yang baru banggar dan pemerintah sepakat memberikan keleluasan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran K/L (Kementerian/Lembaga) yang baru,” ujar Said dalam laporannya.
Selain itu, DPR dan pemerintah menyepakati alokasi belanja subsidi energi sebesar Rp203,41 triliun, sedikit lebih rendah dari usulan awal pemerintah, yang mencapai Rp204,5 triliun, disebabkan oleh asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang lebih rendah.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam pidatonya menyebut bahwa APBN 2025 adalah APBN transisi yang disusun dengan semangat keberlanjutan dan kewaspadaan terhadap dinamika global.
Ia mengapresiasi kolaborasi DPR, khususnya Banggar dalam penyusunan APBN yang terbuka, konstruktif, dan demokratis.
"APBN 2025 dirancang untuk menjaga stablitas inklusifrtas serta keberlanjutan. Hal ini utk mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efketif,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga menyoroti pentingnya APBN sebagai instrumen fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas, sesuai ajaran Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Dalam APBN 2025, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, dan defisit anggaran sebesar 2,53 persen dari PDB. Anggaran belanja pendidikan sebesar Rp124,26 triliun juga tetap dipertahankan, sesuai dengan mandat konstitusi.
