Berita

Prabowo Subianto dan Jokowi/Net

Politik

Kebijakan Nyeleneh Jokowi Jadi Beban Berat Prabowo

RABU, 18 SEPTEMBER 2024 | 20:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo terkesan memberikan beban berat kepada Prabowo Subianto sebagai presiden penggantinya dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan nyeleneh.

Hal itu disampaikan analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga jelang pelantikan Prabowo menjadi presiden. Salah satu kebijakan nyeleneh yang dikeluarkan Jokowi yakni melegalkan aktivitas penambangan pasir yang sudah 20 tahun dilarang.

“Saya juga sampai sekarang bertanya-tanya apa motivasi Pak Jokowi membuat banyak kebijakan salah satunya pasir tadi,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/9).


Menurutnya, Jokowi tengah memberi beban kepada Prabowo Subianto sebagai presiden penggantinya dengan kebijakan yang kontroversi.

“Harusnya, seorang presiden enam bulan sebelum dia purna bakti idealnya tidak usah mengambil kebijakan strategis, karena itu akan menjadi beban kepada presiden terpilih,” katanya.

Ia meminta agar Jokowi menarik kebijakan nyeleneh itu, untuk kebaikan pemerintahan Prabowo Subianto ke depan.

“Seyogyanya Pak Jokowi untuk menganulir keinginan-keinginan pengambilan kebijakan yang strategis tadi, itu semua untuk kebaikan presiden terpilih nantinya,” tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya