Masalah Penyaluran Logistik Perlu Dibenahi Pemerintahan Prabowo

Berbagai kendala penyaluran logistik perlu dibenahi oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.

Begitu dikatakan Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian, pada seminar publik bertajuk "Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045" di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Masalah pertama, dipaparkan Hedy, adalah soal infrastruktur jalur logistik yang belum memadai di seluruh wilayah.

"Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," kata Hedy.

Masalah kedua adalah kemacetan. Kada dia, masalah ini mempengaruhi waktu pengiriman, serta berimplikasi pada peningkatan biaya logistik.

Kerugian yang disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai 4 miliar Dolar AS, atau setara dengan 0,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia

Selain itu, ada pula masalah pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi dan muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL).

Dengan banyaknya berbagai masalah penyaluran logistik via jalan raya, Hedy pun mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut.

Dia mencontohkan penyaluran logistik di negara-negara maju di Eropa. Di sana, penyaluran logistik yang melalui jalan raya hanya 70 persen. Sisanya, 20 persen menggunakan kereta api dan 10 persen melalui laut.

Di sisi lain, Indonesia 90 persen masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.

"Kalau jarak dekat itu jalan memang efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih efisien. Kalau jarak jauh itu laut yang lebih efisien dengan angkutan masalahnya," pungkasnya.