SAAT ini ungkapan cinta negara, bela negara, negara di atas segalanya, terasa semakin berat dilakoni oleh bahkan sekelas pemimpin-pemimpin elite nasional.
Apalagi yang berada pada pusat lingkaran kekuasaan dan ini bukan semata-mata perasaan sebagai anak bangsa apalagi halusinasi.
Tetapi berbahan berbagai fakta di panggung politik Indonesia. Ini sangatlah rentan untuk dapat mengatakan kehidupan berbangsa dan bernegara masih baik-baik saja apalagi
on track.
Kekacauan pola satu negara sama bahasa, karena satu bangsa dalam strata kehidupan muncul di segmen politik, hukum dan ekonomi yang bermula kemenangan pilpres paling culas sepuluh tahun lalu.
Hal itulah yang membuat seorang bernama Joko Widodo dengan mudahnya melenggang ke Istana dan memimpin negeri bermutu kuat dan penuh percaya diri menjadi amburadul tidak karuan dalam moralitas integritas kebangsaan. Terlebih ketika kembali melenggang menampuk kekuasaan tertingginya lima tahun kemudian.
Ekses pengabaian keadilan adalah yang paling menonjol manakala kasus-kasus korupsi merajelela dengan raupan mencapai ribuan triliun di tangan koruptor beserta jaringannya.
Kondisi ini menjadi contoh pengajaran paling buruk bagi rakyat yang baik dan patuh melaksanakan kewajibannya untuk negara.
Korupsi telah menjadi ajang halal di area oknum pejabat-pejabat teras maupun para pihak yang terlibat di luar kekuasaan itu sendiri.
Dalam kurun waktu sepuluh tahun ini kerusakan sendi-sendi kehormatan kenegaraan dan kebangsaan menjadi semacam anekdot saja.
Busana adat yang dipakai secara mewah tak mampu menutupi sikap acuh dan sinisme rakyat.
Terutama akademisi dan kalangan intelektual profesional lainnya yang sangat peka terhadap keadaan rakyat sepanjang penderitaan berkamuflase bantuan tunai maupun sosial lainnya.
Pemecah belahan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menghasilkan politik ikut kaya bila manut penguasa dan dirusak bila tak ikut.
Apalagi bersuara lantang menantang kebenaran nyata, tentu saja semakin menjebloskan keadaan tegak berbangsa dan bernegara menjadi arus kuat merepresi arus rakyat menjadi lemah tak berdaya.
Beruntung cukup sudah dua periode kemelut penguasaan negara secara kasar dan brutal halus (bukan bocor halus ala Tempo.co) ini diakhiri dengan kemenangan prajurit NKRI.
Prajurit yang diharapkan mampu menjadi pemimpin besar bak melebihi seorang jenderal perang yang piawai dalam strategi dan kemanusiaan bagi rakyatnya. Sebuah sisi yang hampir punah selama ini.
Tak ada maksud dalam hal ini untuk mengadu-domba antara Presiden Jokowi dan pemimpin sejati Prabowo yang jauh matang baik dari moralitas kepemimpinan maupun kenegarawanannya. Bahkan dapat dikatakan tak dapat juga tak pantas dibandingkan.
Jadi dalam pesan amanat penderitaan rakyat ini untuk kesekian kalinya, negara ini harus dibangun dan ditegakkan kedaulatannya di atas kekuasaan siapapun dan manapun.
Tak boleh ada kekuasaan yang bisa mengedepankan dirinya sebagai
untouchable hand untuk menguasai tata kelola negara ini hanya untuk kelompok dan arogansi dirinya semata.
Tak boleh ada diktaktor apalagi tirani kekuasaan di mana hukum dan politik negara di bawah telapak tangannya.
Seluruh elemen pemerintahan baru yang akan datang harus bersedia mencuci kekotoran kehidupan berpolitik, bernegara hukum dan berbangsa keadilan yang telah mewabah selama ini.
Jangan ada lagi yang mempermainkan negara sendiri lewat penguasaan politik dan hukum yang menyebabkan negara seperti tak "bertuan" ditanah sendiri.
*Penulis adalah pemerhati sosial politik
