Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Ist

Politik

Kabinet Prabowo Membengkak Sah-sah Saja Asal Diisi Anak Muda

RABU, 18 SEPTEMBER 2024 | 08:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana penambahan pos kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan menjadi kenyataan seiring pengesahan RUU tentang Kementerian Negara.

Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei Kedai KOPI, Ibnu Dwi Cahyo menyebut wacana penambahan pos kementerian dari semula 34 menjadi 44 sah-sah saja selama dasar hukumnya jelas.

"Yang tak kalah penting Prabowo harus menempatkan orang-orang terbaik dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan kementerian tersebut," kata Ibnu lewat keterangan resminya yang diterima redaksi, Rabu (18/9).


Menurut Ibnu, partai politik juga memiliki figur yang ahli dan profesional serta tak kalah hebat dari sosok non parpol. Dia mengingatkan jangan sampai postur kabinet gemuk tapi diisi orang-orang yang kemampuannya kurang.

"Diharapkan parpol mengirimkan orang-orang yang punya kemampuan sesuai dengan amanah kementerian dan lembaga tersebut," kata Ibnu.

Selain harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten, Ibnu berharap kabinet juga diisi oleh banyak anak muda. Menurutnya, hal ini menjadi penting dikarenakan bonus demografi Indonesia akan segera mencapai puncak pada 2030.

Dengan menteri-menteri yang berusia muda itu, Ibnu berharap mereka mengerti permasalahan kelas menengah yang kini disebut tengah menurun.

“Satu-satunya jalan kita berhasil melewati bonus demografi hanya dengan mendayagunakan anak muda yang jumlahnya semakin banyak di tanah air,” pungkas Ibnu.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya