Berita

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan/RMOL

Politik

Ekspor Pasir Laut cuma Untungkan Singapura

Kedaulatan Bangsa Terusik
RABU, 18 SEPTEMBER 2024 | 07:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keputusan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan alias Zulhas untuk melegalkan ekspor pasir laut perlu dipertimbangkan ulang dari sisi dampak ekologis dan sosial. 

Bahkan, dibukanya kembali keran ekspor pasir laut mengakibatkan rasa kedaulatan berbangsa dan bernegara sedikit terusik.

Begitu yang disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim terkait dibukanya kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun lamanya ditutup.


Menurut Wildan, pembukaan keran ekspor pasir laut akan berdampak terhadap kondisi ekologis dan kedaulatan wilayah Indonesia. Dampak terbesar dari sisi ekologis akan dirasakan oleh masyarakat pesisir di Riau dan Kepulauan Riau.

"Aktivitas ekspor pasir laut yang dilegalkan ini akan menguntungkan Singapura," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu (18/9).

Sejauh ini, kata Wildan,Singapura merupakan satu-satunya negara yang menjadi pelanggan tetap pasir laut Indonesia yang dikirim dari Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. 

Kedua provinsi ini akan mendapatkan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun risikonya adalah kerusakan ekologis dan protes dari masyarakat di wilayah pesisir.

Merujuk pada praktik pengerukan pasir laut untuk keperluan ekspor di periode sebelumnya kata Wildan, ada lima lokasi yang bakal dikeruk pasirnya. 

Kelima lokasi itu adalah, perairan Bengkalis dan Pulau Rupat di Riau, Pulau Citlim, Pulau Pemping, Pulau Linau di Kepri.




Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya