Berita

Arsjad Rasjid/Net

Bisnis

Kisruh Kadin Murni Politik Tanpa Cawe-cawe Istana

RABU, 18 SEPTEMBER 2024 | 00:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kekisruhan yang terjadi di internal Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) murni soal politik. Hal itu lantaran Arsjad Rasjid melakukan politik praktis selama menjabat sebagai ketua umum.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) yang juga anggota Kadin, Redma Gita Wirawasta membantah tudingan ada campur tangan istana dalam kekisruhan itu hingga membuat digelarnya munaslub.

"Kalau soal campur tangan istana saya nggak melihat itu," tegas Redma kepada wartawan, Selasa (17/9).


Redma mengurai bahwa di dalam tubuh Kadin terdapat dua faksi utama yaitu kubu kadin asosiasi dan kubu kadin daerah.

Kemudian, dari dua faksi itu menyetujui adanya munaslub kadin dan memenangkan Anindya Bakrie.

"Jadi, di asosiasi ini kita kumpul, yang punya suara yang setuju munaslub itu lebih dari 20 asosiasi," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pilihan melakukan munaslub semata-mata karena Arsjad Rasjid dinilai telah melenceng dari aturan Kadin dengan menjadi ketua tim sukses salah satu paslon di Pilpres 2024 lalu.

"Sebelum-sebelumnya Kadin enggak ada yang begitu. Waktu jamannya Pak Rosan, enggak jadi ketua tim kampanye enggak menonjolkan ke pihak tertentu. Jamannya Pak Hidayat Jamannya Pak Bambang Sulistyo kan enggak seperti itu," katanya.

"Nah karena di Kadin ini enggak boleh masuk ke wilayah politik kita kan profesional, kita di dunia usaha," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia melihat adanya munaslub ini bukan karena cawe-cawe istana untuk melengserkan Arsjad Rasjid.

"Jadi kami melihat tidak ada campur tangan istana itu lebih pada asosiasi tidak puas karena kinerja kalau yang kandidat itu ada yang usulin rapat karena dianggapnya Pak Arsjad itu berpolitik praktis karena jadi ketua tim kampanye," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya