Kekisruhan yang terjadi di internal Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) murni soal politik. Hal itu lantaran Arsjad Rasjid melakukan politik praktis selama menjabat sebagai ketua umum.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) yang juga anggota Kadin, Redma Gita Wirawasta membantah tudingan ada campur tangan istana dalam kekisruhan itu hingga membuat digelarnya munaslub.
"Kalau soal campur tangan istana saya nggak melihat itu," tegas Redma kepada wartawan, Selasa (17/9).
Redma mengurai bahwa di dalam tubuh Kadin terdapat dua faksi utama yaitu kubu kadin asosiasi dan kubu kadin daerah.
Kemudian, dari dua faksi itu menyetujui adanya munaslub kadin dan memenangkan Anindya Bakrie.
"Jadi, di asosiasi ini kita kumpul, yang punya suara yang setuju munaslub itu lebih dari 20 asosiasi," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pilihan melakukan munaslub semata-mata karena Arsjad Rasjid dinilai telah melenceng dari aturan Kadin dengan menjadi ketua tim sukses salah satu paslon di Pilpres 2024 lalu.
"Sebelum-sebelumnya Kadin enggak ada yang begitu. Waktu jamannya Pak Rosan, enggak jadi ketua tim kampanye enggak menonjolkan ke pihak tertentu. Jamannya Pak Hidayat Jamannya Pak Bambang Sulistyo kan enggak seperti itu," katanya.
"Nah karena di Kadin ini enggak boleh masuk ke wilayah politik kita kan profesional, kita di dunia usaha," sambungnya.
Oleh sebab itu, ia melihat adanya munaslub ini bukan karena cawe-cawe istana untuk melengserkan Arsjad Rasjid.
"Jadi kami melihat tidak ada campur tangan istana itu lebih pada asosiasi tidak puas karena kinerja kalau yang kandidat itu ada yang usulin rapat karena dianggapnya Pak Arsjad itu berpolitik praktis karena jadi ketua tim kampanye," tutupnya.
