Berita

Arsjad Rasjid/Net

Bisnis

Kisruh Kadin Murni Politik Tanpa Cawe-cawe Istana

RABU, 18 SEPTEMBER 2024 | 00:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kekisruhan yang terjadi di internal Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) murni soal politik. Hal itu lantaran Arsjad Rasjid melakukan politik praktis selama menjabat sebagai ketua umum.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) yang juga anggota Kadin, Redma Gita Wirawasta membantah tudingan ada campur tangan istana dalam kekisruhan itu hingga membuat digelarnya munaslub.

"Kalau soal campur tangan istana saya nggak melihat itu," tegas Redma kepada wartawan, Selasa (17/9).


Redma mengurai bahwa di dalam tubuh Kadin terdapat dua faksi utama yaitu kubu kadin asosiasi dan kubu kadin daerah.

Kemudian, dari dua faksi itu menyetujui adanya munaslub kadin dan memenangkan Anindya Bakrie.

"Jadi, di asosiasi ini kita kumpul, yang punya suara yang setuju munaslub itu lebih dari 20 asosiasi," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pilihan melakukan munaslub semata-mata karena Arsjad Rasjid dinilai telah melenceng dari aturan Kadin dengan menjadi ketua tim sukses salah satu paslon di Pilpres 2024 lalu.

"Sebelum-sebelumnya Kadin enggak ada yang begitu. Waktu jamannya Pak Rosan, enggak jadi ketua tim kampanye enggak menonjolkan ke pihak tertentu. Jamannya Pak Hidayat Jamannya Pak Bambang Sulistyo kan enggak seperti itu," katanya.

"Nah karena di Kadin ini enggak boleh masuk ke wilayah politik kita kan profesional, kita di dunia usaha," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia melihat adanya munaslub ini bukan karena cawe-cawe istana untuk melengserkan Arsjad Rasjid.

"Jadi kami melihat tidak ada campur tangan istana itu lebih pada asosiasi tidak puas karena kinerja kalau yang kandidat itu ada yang usulin rapat karena dianggapnya Pak Arsjad itu berpolitik praktis karena jadi ketua tim kampanye," tutupnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya