Berita

Prabowo Subianto/Net

Politik

Gara-gara Kasus Jet Kaesang, Prabowo Harus Susun Program Penegakan Hukum Prioritas

SELASA, 17 SEPTEMBER 2024 | 19:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kasus dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, membuat publik menuntut Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto mengeluarkan program penegakkan hukum prioritas.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Fahmi Wibawa dalam diskusi publik bertajuk "Jet Kaesang dan 100 Hari Program Prioritas Penegakan Hukum Pemerintah Prabowo-Gibran", digelar daring pada Selasa (17/9).

"Semestinya Presiden terpilih (Prabowo) sudah menyiapkan program prioritas, terutama berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan penegakan hukum," ujar Fahmi.

Dia menjelaskan, situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia era Jokowi telah dinilai buruk oleh publik, karena terdapat kasus penggunaan jet pribadi yang konon kabarnya punya pemilik Shopee oleh Kaesang-Erina saat pelesiran ke Amerika Serikat, yang hingga saat ini tidak ditangani secara serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kondisi ini, menurutnya terkategorisasi parah karena penegakan hukum cenderung tumpul ke atas tapi tajam ke bawah.

"Kalau kita lihat literatur sejarah, para presiden yang menghadapi situasi yang berat, situasi yang kritis itu biasanya memiliki program prioritas 100 hari," tuturnya.

"Sekarang kondisi kita juga suasana kondisinya krisis, terutama dalam penegakan hukum," sambung Fahmi menegaskan.

Oleh karena itu, dia memandang perlu bagi Prabowo untuk mengemukakan ke publik mengenai program prioritas penegakan hukum.

"Setidaknya signalment atau sesuatu yang bisa kita pegang 100 hari pertama, atau setidaknya program prioritas kerja apa untuk penegakan hukum, karena kalau kita tahu di akhir periode Jokowi ini hukum betul-betul tidak lagi mencerminkan landasan kita bernegara," tandasnya.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

Kepala Daerah Tidak Ikut Retret: Petugas Partai atau Petugas Rakyat, Jangan Ada Negara Dalam Negara

Minggu, 23 Februari 2025 | 01:27

Ketua DPRA Tuding SK Plt Sekda Permainan Wagub dan Bendahara Gerindra Aceh

Minggu, 23 Februari 2025 | 01:01

Tumbang di Kandang, Arsenal Gagal Dekati Liverpool

Minggu, 23 Februari 2025 | 00:43

KPK Harus Proses Kasus Dugaan Korupsi Jokowi dan Keluarga, Jangan Dipetieskan

Minggu, 23 Februari 2025 | 00:23

Iwakum: Pelaku Doxing terhadap Wartawan Bisa Dijerat Pidana

Sabtu, 22 Februari 2025 | 23:59

Langkah Bupati Brebes Ikut Retret ke Magelang Tuai Apresiasi

Sabtu, 22 Februari 2025 | 23:54

Tak Hanya Langka, Isi Gas LPG 3 Kg di Pagar Alam Diduga Dikurangi

Sabtu, 22 Februari 2025 | 23:42

Dari #KaburAjaDulu hingga #IndonesiaGelap: Belajar dari Bangladesh

Sabtu, 22 Februari 2025 | 23:21

Wartawan Jaksel Pererat Solidaritas Lewat Olahraga

Sabtu, 22 Februari 2025 | 22:58

PLN dan Wuling Siapkan Layanan Home Charging Praktis dan Cepat, Hanya 7 Hari

Sabtu, 22 Februari 2025 | 22:34

Selengkapnya