Berita

Rapat tingkat I pembahasan RUU APBN 2025 di Banggar DPR RI/RMOL

Politik

Awal Pemerintahan Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi Ditarget 5,2 Persen dan Inflasi 2,5 Persen

SELASA, 17 SEPTEMBER 2024 | 17:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah bersama DPR RI menyepakati pertumbuhan ekonomi di awal tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diasumsikan sebesar 5,2 persen. Sementara inflasi sebesar 2,5 persen.

Kesepakatan itu disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah dalam rapat tingkat I, pembahasan RUU APBN 2025 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/9).

Said Abdullah dalam rapat itu membacakan laporan panitia kerja asumsi dasar pendapatan defisit dan pembiayaan dalam rangka pembicaraan tingkat I RUU APBN 2025.


Adapun hasil pembahasannya yakni asumsi dasar ekonomi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, laju inflasi sebesar 2,5 persen.

Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS Rp16.000. Tingkat suku bunga SBI 10 tahun sebesar 7 persen. Harga minyak mentah ICP 82 Dolar AS perbarel.

Lifting minyak bumi 605.000 per barel perhari dan lifting gas bumi ribu barel setara minyak perhari 1.005 beopd.

Kemudian, Said meminta persetujuan seluruh fraksi terkait hasil asumsi makro 2025 tersebut.

"Apakah asumsi makro dalam RAPBN 2025, dapat disetujui?" tanya Said Abdullah kepada seluruh anggota.

"Setuju," jawab anggota.

DPR memberikan catatan kepada pemerintah agar melakukan upaya kebijakan dan program untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya