Berita

Rapat tingkat I pembahasan RUU APBN 2025 di Banggar DPR RI/RMOL

Politik

Awal Pemerintahan Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi Ditarget 5,2 Persen dan Inflasi 2,5 Persen

SELASA, 17 SEPTEMBER 2024 | 17:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah bersama DPR RI menyepakati pertumbuhan ekonomi di awal tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diasumsikan sebesar 5,2 persen. Sementara inflasi sebesar 2,5 persen.

Kesepakatan itu disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah dalam rapat tingkat I, pembahasan RUU APBN 2025 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/9).

Said Abdullah dalam rapat itu membacakan laporan panitia kerja asumsi dasar pendapatan defisit dan pembiayaan dalam rangka pembicaraan tingkat I RUU APBN 2025.


Adapun hasil pembahasannya yakni asumsi dasar ekonomi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, laju inflasi sebesar 2,5 persen.

Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS Rp16.000. Tingkat suku bunga SBI 10 tahun sebesar 7 persen. Harga minyak mentah ICP 82 Dolar AS perbarel.

Lifting minyak bumi 605.000 per barel perhari dan lifting gas bumi ribu barel setara minyak perhari 1.005 beopd.

Kemudian, Said meminta persetujuan seluruh fraksi terkait hasil asumsi makro 2025 tersebut.

"Apakah asumsi makro dalam RAPBN 2025, dapat disetujui?" tanya Said Abdullah kepada seluruh anggota.

"Setuju," jawab anggota.

DPR memberikan catatan kepada pemerintah agar melakukan upaya kebijakan dan program untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya