Berita

Rapat kerja Badan Anggaran DPR RI soal pembahasan tingkat I RUU APBN 2025/RMOL

Politik

Penerimaan Pajak di Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran Ditargetkan Rp2.189,3 Triliun

SELASA, 17 SEPTEMBER 2024 | 17:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah dan DPR RI menyepakati penerimaan pajak pada tahun depan ditargetkan sebesar Rp2.189,3 triliun, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan mencapai Rp301,6 triliun.

"Target penerimaan perpajakan tahun 2025 senilai Rp2.490,9 triliun, sama dengan yang diusulkan dalam RAPBN 2025," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, dalam rapat pembicaraan tingkat I tentang RUU APBN 2025 bersama Kemenkeu dan Kepala Bappenas, Selasa (17/9).

Said merinci, penerimaan PPh pada tahun depan ditargetkan Rp1,209,2 triliun, sedangkan PPN dan PPnBM ditargetkan mencapai Rp945,12 triliun.


Kemudian PBB ditargetkan mampu mencapai Rp27,1 triliun, sedangkan pajak lainnya sebesar Rp7,79 triliun.

Sedangkan kepabeanan dan cukai, pemerintah dan DPR menyepakati target cukai pada 2025 senilai Rp244,1 triliun dan bea masuk senilai Rp52,9 triliun. Adapun bea keluar pada tahun depan ditargetkan senilai Rp4,47 triliun.

Selain soal target penerimaan perpajakan, pemerintah dan DPR juga menyepakati target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp513,63 triliun. Target tersebut naik sekitar Rp8 triliun dari target awal yang diusulkan oleh pemerintah dalam RAPBN 2025.

Secara khusus, PNBP kekayaan negara dipisahkan (KND) yang berasal dari dividen BUMN pada tahun depan ditargetkan senilai Rp90 triliun.

Mengenai belanja, pemerintah dan DPR menyepakati target belanja pada APBN 2025 senilai Rp3.621,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp919,8 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran pada tahun depan ditargetkan senilai Rp616,18 triliun atau setara dengan 2,53 persen dari PDB.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya