Dito Sebut Ada Upaya Gerakan Politik Gagalkan PON XXI 2024

Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PB PON dalam menyukseskan perhelatan even olahraga nasional di wilayah Sumatera Utara mendapat pujian dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo. Meski sempat mengeluarkan statemen akan menggandeng Bareskrim dan Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi dugaan penyelewengan anggaran PON, namun sang menteri akhirnya mengakui jika statemennya itu hanya untuk merespon atas munculnya video pada sejumlah media sosial soal infrastruktur venue volly yang memprihatinkan.

Dalam kunjungannya di Sumatera Utara, Sabtu 13 September 2024 lalu, Dito menggelar rapat dengan Pj Gubernur Sumut dan PB PON serta stakeholder lainnya. Dalam rapat yang berlangsung di Hotel Santika, Medan tersebut, Dito kembali mengatakan jika kinerja panitia sangat luar biasa.

“Kerja semalam saya kira hebat sekali, salah satu even terbesar yan gindonesia miliki,” katanya. 

Lantas kemudian, Dito mengaitkan PON XXI dengan masa berakhirnya jabatan Presiden Joko Widodo. Ia bahkan mengatakan ada upaya politik untuk membuat even ini gagal.

“Dan ini kebetulan terjadi di penghujung masa periode pak Jokowi. Jadi memang banyak juga saya tau ini ada gerakan-gerakan politiknya yang ingin kita gagal, tapi itu tidak perlu dibahas yang penting kita kompak dan pastikan sampai 20 september ini sukses,” ungkapnya.

Pada sesi konferensi pers, awak media mencoba menanyakan upaya dan gerakan politik yang dimaksudkannya. Namun, Dito enggan menjawab dan justru berdalih tidak menyebut ada muatan politik.

“Muatan politik nggak ada mbak. Itu adalah analisa ada yang ingin menghambat cuma itu tidak menjadi suatu yang kita pikirkanlah. Kita memastikan bagaimana PB PON, pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai hari ini kita siap dan sukses menyelenggarakan PON,” pungkasnya.