Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Tidak Ada yang Membahayakan, Pasukan Berani Mati Jokowi untuk Apa?

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 12:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberadaan pasukan berani mati pembela Joko Widodo dianggap hanya sebatas bluffing yang sulit dipertanggungjawabkan, serta hanya untuk memperkeruh suasana politik dan sosial bangsa Indonesia.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, keselamatan Presiden Jokowi sudah dijamin oleh pasukan pengamanan presiden. 

Sehingga, keberadaan pasukan berani mati pembela Jokowi sebatas bluffing yang sulit dipertanggungjawabkan dari sosok Sukodigdo Wardoyo.


"Nama Sukodigdo kini menjadi perbincangan publik. Pernyataannya seputar pasukan berani mati pembela Jokowi akan sulit dibuktikan," kata Wildan kepada RMOL, Senin (16/9).

Wildan menilai, isu seputar pasukan berani mati pembela Jokowi ini hanya untuk memperkeruh suasana. Dengan begitu, tensi kegentingan akan meningkat sehingga presiden perlu mempersiapkan aparat keamanan sebagai bentuk antisipasi.

"Jokowi selaku presiden hingga hari ini tidak memiliki masalah hukum. Tidak ada ancaman yang membahayakan sosok presiden. Lalu buat apa pasukan pembela ini," tutur Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini melihat, agenda kerja Jokowi yang hendak mengumpulkan seluruh Kapolda boleh jadi berkaitan dengan agenda politik pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

"Beberapa hari lalu, presiden sudah memimpin rapat paripurna dengan jajaran menterinya di IKN. Itulah rapat terakhir yang dipimpin Jokowi bersama kabinetnya," tuturnya.

"Beberapa hari kemudian mungkin menjadi rapat terakhir presiden dengan jajaran Kapolda di Indonesia. Tidak ada yang spesial dari rapat menjelang berakhirnya pemerintahannya Pak Jokowi," pungkas Wildan.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

UPDATE

Puan: APBN 2027 Harus Jadi Instrumen Nyata untuk Sejahterakan Rakyat

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:19

28 Tahun Reformasi, Kekuasaan Harus Berjalan Independen

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:18

Prabowo Minta Menkeu Segera Ganti Pimpinan Bea Cukai Bermasalah

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:08

Bitcoin Depot Bangkrut, Hampir 10 Ribu ATM Ditutup

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:07

Pemerintah Harus All Out Bebaskan WNI yang Ditahan Israel

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:01

Rupiah Melemah, UMKM dan Hilirisasi Industri Harus Diperkuat

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:46

Prabowo: Rakyat Tidak Mimpi Kaya Raya, Asal Bisa Hidup Layak dan Sejahtera

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:42

Kenaikan Penerimaan Pajak Jangan Bikin Terlena

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:38

Sah! Prabowo Wajibkan Ekspor Sawit Hingga Batu Bara Satu Pintu Lewat BUMN

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:33

Fatayat NU Ajak Kader Perempuan Lebih Percaya Diri di Ruang Publik

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:32

Selengkapnya