Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Tidak Ada yang Membahayakan, Pasukan Berani Mati Jokowi untuk Apa?

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 12:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberadaan pasukan berani mati pembela Joko Widodo dianggap hanya sebatas bluffing yang sulit dipertanggungjawabkan, serta hanya untuk memperkeruh suasana politik dan sosial bangsa Indonesia.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, keselamatan Presiden Jokowi sudah dijamin oleh pasukan pengamanan presiden. 

Sehingga, keberadaan pasukan berani mati pembela Jokowi sebatas bluffing yang sulit dipertanggungjawabkan dari sosok Sukodigdo Wardoyo.


"Nama Sukodigdo kini menjadi perbincangan publik. Pernyataannya seputar pasukan berani mati pembela Jokowi akan sulit dibuktikan," kata Wildan kepada RMOL, Senin (16/9).

Wildan menilai, isu seputar pasukan berani mati pembela Jokowi ini hanya untuk memperkeruh suasana. Dengan begitu, tensi kegentingan akan meningkat sehingga presiden perlu mempersiapkan aparat keamanan sebagai bentuk antisipasi.

"Jokowi selaku presiden hingga hari ini tidak memiliki masalah hukum. Tidak ada ancaman yang membahayakan sosok presiden. Lalu buat apa pasukan pembela ini," tutur Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini melihat, agenda kerja Jokowi yang hendak mengumpulkan seluruh Kapolda boleh jadi berkaitan dengan agenda politik pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

"Beberapa hari lalu, presiden sudah memimpin rapat paripurna dengan jajaran menterinya di IKN. Itulah rapat terakhir yang dipimpin Jokowi bersama kabinetnya," tuturnya.

"Beberapa hari kemudian mungkin menjadi rapat terakhir presiden dengan jajaran Kapolda di Indonesia. Tidak ada yang spesial dari rapat menjelang berakhirnya pemerintahannya Pak Jokowi," pungkas Wildan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya