Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Tidak Ada yang Membahayakan, Pasukan Berani Mati Jokowi untuk Apa?

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 12:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberadaan pasukan berani mati pembela Joko Widodo dianggap hanya sebatas bluffing yang sulit dipertanggungjawabkan, serta hanya untuk memperkeruh suasana politik dan sosial bangsa Indonesia.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, keselamatan Presiden Jokowi sudah dijamin oleh pasukan pengamanan presiden. 

Sehingga, keberadaan pasukan berani mati pembela Jokowi sebatas bluffing yang sulit dipertanggungjawabkan dari sosok Sukodigdo Wardoyo.


"Nama Sukodigdo kini menjadi perbincangan publik. Pernyataannya seputar pasukan berani mati pembela Jokowi akan sulit dibuktikan," kata Wildan kepada RMOL, Senin (16/9).

Wildan menilai, isu seputar pasukan berani mati pembela Jokowi ini hanya untuk memperkeruh suasana. Dengan begitu, tensi kegentingan akan meningkat sehingga presiden perlu mempersiapkan aparat keamanan sebagai bentuk antisipasi.

"Jokowi selaku presiden hingga hari ini tidak memiliki masalah hukum. Tidak ada ancaman yang membahayakan sosok presiden. Lalu buat apa pasukan pembela ini," tutur Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini melihat, agenda kerja Jokowi yang hendak mengumpulkan seluruh Kapolda boleh jadi berkaitan dengan agenda politik pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

"Beberapa hari lalu, presiden sudah memimpin rapat paripurna dengan jajaran menterinya di IKN. Itulah rapat terakhir yang dipimpin Jokowi bersama kabinetnya," tuturnya.

"Beberapa hari kemudian mungkin menjadi rapat terakhir presiden dengan jajaran Kapolda di Indonesia. Tidak ada yang spesial dari rapat menjelang berakhirnya pemerintahannya Pak Jokowi," pungkas Wildan.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya