Berita

Ahli Fiskal Awalil Rizky/Repro

Politik

Ahli Fiskal Sebut Utang di Era Jokowi Sangat Tidak Produktif

MINGGU, 15 SEPTEMBER 2024 | 21:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kenaikan posisi utang yang semakin meningkat di pemerintahan Jokowi ternyata tidak membuat pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat.

Ahli Fiskal Awalil Rizky menuturkan bahwa pertumbuhan utang Indonesia yang oleh Jokowi dijadikan untuk membangun berbagai infrastruktur yang bersifat komersil tidak membuat pendapatan keuangan negara meningkat. 

“Nampak pendapatannya naiknya lebih lambat, daripada utang, akibatnya rasio utang terhadap pendapatan meningkat. Sederhananya kita berumah tangga nilai total utang kita itu berapa kali nilai aset kita,” kata Awalil Rizky di acara virtual Insan Cita bertemakan Warisan Hutang Jokowi dan Prospek Pemerintahan Prabowo, Minggu malam (15/9).


Awalil mengurai ketika Jokowi memulai utang negara hanya sebesar 168 persen artinya satu setengah kali lipat dibandingkan pendapatan pertahun dengan posisi akumulasi akhir tahun.

“2024 nanti posisi utang dengan pendapatan itu 316 persen, kalau ada perbaikan ya 3 kali lipat jadi tidak terbukti utang itu memperbaiki pendapatan negara. Utangnya berjalan lebih cepat dari pendapatan,” ucapnya.

Ia menyimpulkan bahwa utang di era pemerintahan Jokowi itu sangat tidak produktif.

“Kita menyadari di rumah tangga lah, di negara, utang enggak masalah yang masalah bayarnya itu yang nampaknya dilakukan di era Jokowi, enggak masalah utangnya, dibuktikan dengan beban utang,” tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya