Berita

Profesor Didik J Rachbini/Repro

Politik

Krisis Makin Dalam Jika Prabowo Ikuti Kebijakan Keuangan Jokowi

MINGGU, 15 SEPTEMBER 2024 | 20:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan tidak menjalankan kebijakan keuangan negara yang sama dengan pemerintahan Jokowi jika tidak ingin mengalami krisis moneter yang sangat dalam.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina Profesor Didik J Rachbini, dalam acara diskusi virtual bertemakan Warisan Utang Jokowi dan Prospek Pemerintahan Prabowo, Minggu malam (15/9).

“Kalau nanti menjalankan kebijakan yang sama dengan Jokowi, seperti yang dikatakan Faisal Basri insya Allah akan krisis akan lebih dalam krisisnya,” ucap Prof Didik J Rachbini.


Prof Didik J Rachbini menuturkan bahwa utang suatu negara akan berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan lainnya, tidak hanya satu kebijakan keuangan semata. 

“Seluruh keputusan yang dilakukan oleh pejabat negara soal utang ini, akan berpengaruh ke kanan ke kiri. Sehingga syarat dari pengambilan keputusan di domain publik itu harus menyertakan secara demokratis pihak-pihak yang terkait di dalam utang tersebut pembayar pajak yaitu masyarakat,”urainya.

Menurutnya, pemerintah maupun parlemen perlu melakukan check and balances terhadap kebijakan keuangan negara agar keuangan negara tidak mengalami krisis lebih dalam. 

Ia menambahkan, 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, terlihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dijalankan secara otoriter. 

“Sekarang 10 tahun Jokowi berkuasa, pura-pura lugu, pura-pura nggak ngerti apa-apa, tapi ternyata setelah 10 tahun kelihatan. Maka sebenarnya, pemerintahan ini dijalankan secara otoriter oleh Raja Jawa Bukan Raja Sunda,” ucapnya.

Profesor Didik J Rachbini mengatakan bahwa selama ini parlemen tidak mampu menjaga check and balances terkait keuangan negara dan Prabowo akan dibebani oleh utang-utang yang dilahirkan Jokowi.

“Tidak ada satu orang pun lembaga DPR parlemen yang menjaga dengan check and balances keputusan-keputusan itu sehingga hutang kita bisa mencapai 10.000 triliun dan dampaknya untuk bayar bunga saja saya sudah menyebut lima tahun yang lalu itu Jokowi itu raja utang dan akibatnya Prabowo akan mewarisi utang itu,” tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya