Berita

Profesor Didik J Rachbini/Repro

Politik

Krisis Makin Dalam Jika Prabowo Ikuti Kebijakan Keuangan Jokowi

MINGGU, 15 SEPTEMBER 2024 | 20:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan tidak menjalankan kebijakan keuangan negara yang sama dengan pemerintahan Jokowi jika tidak ingin mengalami krisis moneter yang sangat dalam.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina Profesor Didik J Rachbini, dalam acara diskusi virtual bertemakan Warisan Utang Jokowi dan Prospek Pemerintahan Prabowo, Minggu malam (15/9).

“Kalau nanti menjalankan kebijakan yang sama dengan Jokowi, seperti yang dikatakan Faisal Basri insya Allah akan krisis akan lebih dalam krisisnya,” ucap Prof Didik J Rachbini.

Prof Didik J Rachbini menuturkan bahwa utang suatu negara akan berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan lainnya, tidak hanya satu kebijakan keuangan semata. 

“Seluruh keputusan yang dilakukan oleh pejabat negara soal utang ini, akan berpengaruh ke kanan ke kiri. Sehingga syarat dari pengambilan keputusan di domain publik itu harus menyertakan secara demokratis pihak-pihak yang terkait di dalam utang tersebut pembayar pajak yaitu masyarakat,”urainya.

Menurutnya, pemerintah maupun parlemen perlu melakukan check and balances terhadap kebijakan keuangan negara agar keuangan negara tidak mengalami krisis lebih dalam. 

Ia menambahkan, 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, terlihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dijalankan secara otoriter. 

“Sekarang 10 tahun Jokowi berkuasa, pura-pura lugu, pura-pura nggak ngerti apa-apa, tapi ternyata setelah 10 tahun kelihatan. Maka sebenarnya, pemerintahan ini dijalankan secara otoriter oleh Raja Jawa Bukan Raja Sunda,” ucapnya.

Profesor Didik J Rachbini mengatakan bahwa selama ini parlemen tidak mampu menjaga check and balances terkait keuangan negara dan Prabowo akan dibebani oleh utang-utang yang dilahirkan Jokowi.

“Tidak ada satu orang pun lembaga DPR parlemen yang menjaga dengan check and balances keputusan-keputusan itu sehingga hutang kita bisa mencapai 10.000 triliun dan dampaknya untuk bayar bunga saja saya sudah menyebut lima tahun yang lalu itu Jokowi itu raja utang dan akibatnya Prabowo akan mewarisi utang itu,” tutupnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya