Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong membuka rekrutmen terbuka untuk mengisi jabatan direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Pasalnya selama ini direksi Transjakarta selalu diisi kandidat yang dekat dengan pejabat DKI Jakarta tanpa melihat kapabilitas dan kemampuan manajerial. Kondisi ini berdampak pada memburuknya layanan Transjakarta kepada masyarakat.
"Sebaiknya Pemprov DKI Jakarta mengangkat para direksi Transjakarta dari kalangan profesional yang memang mengerti dan memahami mengenai transportasi massal," kata Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas Mendes kepada wartawan, Minggu (15/9).
Fernando berharap Pemprov DKI Jakarta melakukan lelang jabatan untuk menyeleksi kandidat direksi Transjakarta yang mumpuni.
Menurutnya, kandidat direksi Transjakarta harus memiliki penawaran dan ide brilian untuk membenahi dan mengembangkan layanan Transjakarta agar transformasi Jakarta sebagai Kota Global terwujud dengan baik.
"Jangan lagi mengangkat jajaran direksi karena kedekatan dengan Gubernur atau pejabat lainnya di Pemprov DKI," kata Fernando.
Ia juga menantang Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bisa menunjukkan keberaniannya untuk merombak jajaran direksi Transjakarta agar ada pembenahan manajemen untuk layanan lebih baik.
Tidak hanya itu, Fernando juga meminta DPRD DKI Jakarta agar memanggil direksi Transjakarta saat ini untuk meminta pertanggungjawaban atas buruknya layanan Transjakarta yang kerap terjadi belakangan ini.
"Apalagi mereka baru saja dilantik untuk periode 2024 - 2029 sehingga perlu menunjukkan kinerjanya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat," demikian Fernando.
