Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Negara Tak Genting, Pengamat Soroti Jokowi Kumpulkan Kapolda-Kapolres di IKN

MINGGU, 15 SEPTEMBER 2024 | 07:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keputusan Presiden Joko Widodo mengumpulkan Kapolda hingga Kapolres dan pejabat TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis (12/9) menjadi sorotan. 

Pasalnya saat ini negara tidak dalam kondisi genting sehingga harus mengumpulkan Kapolda hingga Kapolres dan pejabat TNI di IKN.

"Padahal tak ada urgensinya mengumpulkan Kapolda dan Kapolres. Situasi keamanan di Tanah Air sangat kondusif," kata Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (15/9).


"Jadi, tak jelas maksud dan tujuan Jokowi mengumpulkan Kapolda dan Kapolres," sambungnya.

Ia menambahkan, jika Jokowi hanya ingin menyampaikan permintaan maaf karena sudah akan purna tugas, tentu cukup melalui media massa. 

"Dengan begitu, Kapolda dan Kapolres tidak perlu mengalokasi anggaran untuk berbondong-bondong ke IKN. Bukankah Jokowi diawal-awal jadi Presiden selalu meminta semua lembaga harus berhemat," demikian Jamiluddin.

Presiden Jokowi mengungkapkan alasan dirinya mengajak pejabat TNI-Polri ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ternyata hal ini merupakan usulan dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto.



Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya