Berita

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Aktivis Buruh Dorong Zaken Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

SABTU, 14 SEPTEMBER 2024 | 00:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Transisi kepemimpinan nasional ke Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto diharapkan berlangsung aman dan damai. 

Oleh sebab itu, stabilitas politik yang ditandai dengan bersatunya elit politik dan komposisi kabinet yang akan disusun merupakan zaken kabinet atau kabinet ahli, mengingat dinamika dan tantangan yang kompleks ke depan. 

"Kalau diperhatikan justru situasi politik di kalangan elit saat ini masih cukup panas. Upaya saling jegal itu sangat kelihatan dan itu diperparah ulah para buzzer yang membuat situasi semakin kompleks dan rumit,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP PPMI–KSPSI) Arnold Sihite dalam keterangannya, Jumat malam (13/9).  


“Padahal jelang transisi kepemimpinan ini kita harapkan situasi aman dan damai, politik lebih cair dan elit bersatu supaya juga kabinet yang disusun benar-benar kabinet ahli yang profesional," tambahnya. 

Wakil Ketua Umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai itu menegaskan tantangan ke depan sangat kompleks dengan situasi global yang masih tidak menentu.

"Pekerjaannya berat bagaimana ekonomi harus bertumbuh, investasi masuk, penyerapan tenaga kerja banyak sesuai tujuan lahirnya Undang undang cipta kerja (Omnibus Law). Maka butuh yang namanya persatuan dan kami sangat berharap agar elit bersatu. Jangan lagi terkotak-kotak tapi utamakan kepentingan nasional yang lebih besar," jelasnya.

Sebagai anggota tim lahirnya Undang-Undang cipta kerja (Omnibus Law) klaster ketenagakerjaan, Arnold berharap agar pemerintahan baru bisa membuka  penyerapan tenaga kerja yang luas, mengembalikan swasembada pangan seperti beras, bawang putih, kedelai dan hasil pertanian lainnya. 

"Jangan sampai kita mengimpor lagi yang jelas merugikan petani di dalam negeri. Ketahanan pangan dan kedaulatan pangan sangat penting dan harus jadi prioritas," tegasnya.

Pada saat yang sama, lanjut dia pengusaha-pengusaha besar seperti tambang dan industri ekstraktif lainnya agar memperhatikan keselamatan lingkungan hidup berkelanjutan. 

"Termasuk masalah regulasi agar jangan tumpang tindih lagi dan korupsi harus diberantas, koordinasi kementerian lembaga sangat penting dalam mengambil kebijakan dan kami titipkan betul menyangkut kesejahteraan, perlindungan, dan pembinaan  pekerja buruh," ujar anggota tim Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional tersebut.

Dia berharap juga agar komposisi kabinet Prabowo-Gibran harus mengutamakan kabinet kerja dan kabinet ahli (Zaken kabinet) dengan melakukan banyak inovasi. Dia usulkan juga supaya kabinet Prabowo-Gibran memakai nama Kabinet Indonesia Bersatu dan Maju.

"Intinya kalau politik kita stabil, elitnya bersatu, kabinet yang disusun kabinet ahli dan profesional saya yakin Indonesia akan melangkah maju dengan lebih cepat lagi. Makannya lebih tepat namanya Kabinet Indonesia Bersatu dan Maju," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya