Berita

Deputi Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta, Marullah Matali/Ist

Politik

Dengarkan Suara Warga Jakarta, Jokowi Didorong Pilih Marullah

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2024 | 01:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Jakarta Initiative mengusulkan Deputi Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta, Marullah Matali menjadi Penjabat (Pj) Gubernur menggantikan Heru Budi Hartono.

Inisiator Jakarta Initiative, Adjie Rimbawan mengatakan, Presiden Joko Widodo sebagai pengambil kebijakan harus memahami keinginan mayoritas warga Betawi. 

"Harapan warga Jakarta agar Presiden pilih Marullah menjadi Pj Gubernur transisi sampai definitif gubernur terpilih dilantik begitu besar. Jangan abaikan suara rakyat," kata Adjie dalam keterangannya, Jumat (13/9).


Menurut Adjie, tidak ada alasan untuk memilih kembali Heru Budi yang sudah dua tahun menjabat. Karena hingga kini Heru masih rangkap jabatan sebagai Kasetpres. 

"Marullah sudah terbukti kinerjanya di pemerintahan DKI, beliau merupakan birokrat sejati. Banyak jabatan yang sudah diduduki Marullah," pungkas Adjie.

Jabatan Heru Budi Hartono akan berakhir pada 17 Oktober 2024, sehingga DPRD DKI harus kembali mengulang mekanisme pengusulan nama kepada Presiden Jokowi melalui Kemendagri.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023, masa jabatan Pj Gubernur hanya setahun dan bisa diperpanjang setahun lagi.

Lantaran ini sudah memasuki tahun ketiga maka DPRD DKI Jakarta kembali mengulang mekanisme pemilihan.

Saat ini ada tiga nama yang santer dipilih sebagai Pj Gubernur DKI, yakni Heru Budi Hartono, Sekda Joko Agus Setyono dan Marullah Matali.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya