Berita

Presiden Joko Widodo bersama Prabowo Subianto/Ist

Politik

Banyak Masalah, Rakyat Minta Prabowo Tidak Lindungi Keluarga Jokowi

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 18:06 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Prabowo Subianto diminta menegakkan supremasi hukum ketika resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Salah satu yang harus ditegakkan adalah dengan tidak memberi ruang istimewa untuk pergerakan dinasti politik Joko Widodo.

"Ketika sudah dilantik, publik berharap Prabowo fokus pada visi kebangkitan nasional, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat dengan tidak memberi ruang istimewa, perlindungan spesifik kepada satu keluarga yang dianggap bermasalah, yaitu Jokowi," kata aktivis Faizal Assegaf dikutip dari YouTube Indonesia Lawyers Club, Kamis (12/9).


Sebagai seorang Kepala Negara, sah bagi Prabowo untuk tetap menjaga pemerintahan dari intervensi pihak lain. Termasuk dari presiden terdahulu seperti Jokowi.

Dewasa ini, Faizal melihat publik sudah muak dengan manuver politik Presiden Jokowi. Bahkan gerakan perlawanan ini tidak hanya datang dari kelompok oposisi, melainkan para pendukung Jokowi yang mulai sadar atas bahaya dinasti politik.

"Bahkan mantan jantung dari kekuasaan Jokowi itu sendiri, yaitu mantan Menko Polhukam, Mahfud MD yang hari ini terus meyakinkan rakyat bahwa penegakan hukum tidak bisa dihindari kalau ingin punya rasa keadilan," jelas Faizal.

Melihat pergerakan Mahfud MD dan tokoh-tokoh kritis lain, menunjukkan rakyat sudah mulai bersatu agar mendorong Prabowo berdiri tegak menjalankan pemerintahan ke depan.

"Kalau Jokowi selama 10 tahun melumpuhkan konfirmasi rakyat melalui DPR, di mana DPR jadi mandul, maka rakyat boleh meminta konfirmasi, klarifikasi tentang semua kebijakan dan perilaku dinasti Jokowi melalui pengadilan," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya